D-ONENEWS.COM

Massa Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Geruduk DPRD Jatim, Ini yang Disuarakan

Massa Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Geruduk DPRD Jatim, Ini yang Disuarakan
Massa Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Geruduk DPRD Jatim, Ini yang Disuarakan

Surabaya, (DOC) – Gelombang protes kembali mencuat. Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Jatim Menggugat akan turun ke jalan. Mereka berencana menggelar aksi di depan DPRD Jawa Timur sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang di anggap merugikan rakyat.

Menurut Aulia Thaariq Akbar, koordinator lapangan aksi sekaligus Ketua BEM Universitas Airlangga, kebijakan yang di terapkan pemerintah saat ini telah menimbulkan keresahan di berbagai lapisan masyarakat. Ia menegaskan bahwa banyak keputusan yang mengabaikan kepentingan publik dan justru menguntungkan elite.

“Kami tidak bisa tinggal diam melihat hak-hak rakyat terus di korbankan atas nama efisiensi. Sementara itu, kepentingan segelintir orang tetap di utamakan,” tegasnya saat konsolidasi di Surabaya.

Massa Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Geruduk DPRD Jatim, Ini yang Disuarakan
Foto: Demo Mahasiswa di DPRD Jatim

Dalam aksi ini, mereka menyampaikan sepuluh poin tuntutan. Beberapa di antaranya adalah:

1. Menolak pemangkasan anggaran pendidikan yang dapat menghambat pembangunan SDM.

2. Memastikan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk pencairan tunjangan yang belum terealisasi.

3. Meninjau ulang program Makan Bergizi Gratis, dengan menekankan efektivitas dan transparansi.

4. Menolak izin tambang di lingkungan kampus, yang di nilai merusak independensi akademik.

5. Menolak revisi Tata Tertib DPR RI yang di anggap membatasi ruang demokrasi.

6. Menolak perubahan hukum yang berpotensi memperluas kewenangan kejaksaan secara berlebihan.

7. Menuntut kejelasan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara yang masih menyisakan banyak pertanyaan.

8. Mendesak penerapan reforma agraria dengan membatalkan proyek yang di nilai merugikan masyarakat.

9. Menolak Instruksi Presiden terbaru, yang di nilai bertentangan dengan kepentingan publik.

10. Menghapus keterlibatan TNI/Polri dalam urusan sipil, yang di anggap menyimpang dari semangat reformasi.

Aksi ini di perkirakan akan menarik banyak perhatian. Masyarakat di berbagai daerah mulai menunjukkan solidaritas terhadap gerakan ini.

“Kami mengajak semua elemen rakyat untuk bersatu. Suara kita harus didengar. Tidak ada lagi waktu untuk diam,” pungkas Aulia. (Wafik/r6)

Loading...

baca juga