D-ONENEWS.COM

Mbandel, Puluhan Ketua RT Tak Penuhi Panggilan Jaksa Kejari Tanjung Perak

Surabaya,(DOC) – Kasus korupsi pengadaan barang yang bersumber dari dana hibah Pemkot Surabaya berupa program Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) kembali diungkap lagi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya.

Hari ini, Kamis(10/1/2019), jadwal pemeriksaan dilakukan terhadap puluhan Ketua RT di Surabaya yang menjadi saksi kasus korupsi pengadaan barang tersebut. Namun batal karena kabarnya para ketua RT ini, mbandel tak penuhi panggilan jaksa penyidik pidana khusus Kejari Tanjung Perak Surabaya.

“Yang sudah memenuhi panggilan sekitar 180 ketua RT. Tapi yang 60 orang masih belum hadir dan akan panggil ulang,” ungkap Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie.

Menurut Lingga, Keterangan puluhan RT ini diperlukan untuk mempercepat penyelesaian berkas perkara atas tersangka Agus Setiawan Tjong selaku rekanan pengadaan barang.

“Secepatnya kami akan selesaikan berkas perkaranya agar bisa cepat disidangkan,” tandasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, penanganan kasus korupsi Jasmas ini ditingkatkan ke penyidikan berdasarkan surat perintah yang ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH  MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018 tertanggal 8 Februari 2018 lalu.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi, meja dan sound system.

Setelah dilakukan penyidikan, Kejari Tanjung Perak menetapkan Agus Setiawan Tjong sebagai tersangka. Ia adalah pelaksana proyek dana Jasmas ini  yang mengkoordinir pengadaan barang kepada 240 RT di Surabaya.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan ini telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 5 miliar. Kerugian itu didasarkan dari temuan adanya perbedaan harga satuan barang dengan yang dilaporkan ke Pemkot Surabaya.

Dalam kasus ini, Agus Setiawan Tjong disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.(pro/r7)

Loading...