Surabaya,(DOC) – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang menimpa ratusan siswa di Surabaya.
Pigai meminta pemerintah segera mengevaluasi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang lalai. Bahkan, ia mendorong pemerintah memberikan sanksi blacklist kepada pihak pengelola.
Kasus keracunan itu menimpa 210 siswa, guru, dan wali murid dari sembilan sekolah di Surabaya setelah mereka mengonsumsi menu MBG produksi SPPG Bubutan Tembok Dukuh pada Senin (11/5/2026).
Pigai menyampaikan pernyataan tersebut usai menjenguk tujuh siswa di RSIA IBI Surabaya, Rabu (13/5/2026). Ketujuh siswa itu masih menjalani perawatan medis.
“Saya sudah sampaikan kalau soal SPPG yang tidak cekatan dan profesional seperti ini sudah pasti kita sampaikan untuk dihentikan,” kata Pigai.
Selain itu, Pigai menegaskan sanksi harus menyasar pihak pengelola, bukan fasilitas dapurnya.
“Kalau saya Kepala BGN, saya blacklist pengelola orangnya. Karena ini man made. Ini kesalahan orang. Bukan kesalahan SPPG, tapi kesalahan pengelolanya,” tegasnya.
Soroti Satu SPPG Layani 13 Sekolah
Menurut Pigai, lemahnya manajemen pengelolaan dapur SPPG memicu kasus keracunan MBG di Surabaya. Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh.
Selain menyoroti kasus di Surabaya, Pigai juga mengungkapkan masih ada sejumlah dapur MBG di daerah lain yang bekerja secara tidak profesional.
“Ada beberapa dapur yang manajemennya amburadul. Kurang disiplin, kurang teliti, kurang cermat, dan kurang hati-hati,” ujarnya.
Tak hanya itu, Pigai juga menyoroti beban kerja SPPG Bubutan Tembok Dukuh yang melayani 13 sekolah sekaligus, mulai tingkat TK, SD hingga SMP.
“Menurut saya satu dapur mengelola 13 sekolah itu terlalu banyak, apalagi di Kota Surabaya yang jumlah siswanya sangat besar,” jelas Pigai.
Karena itu, Pigai menilai satu SPPG idealnya hanya melayani tiga hingga lima sekolah agar pengawasan kualitas makanan lebih maksimal. Dengan begitu, distribusi makanan juga tidak kewalahan.
“Jangan satu SPPG dibebani terlalu banyak sekolah. Itu harus ditinjau ulang,” tambahnya.
Selanjutnya, Pigai memastikan pemerintah pusat akan mengevaluasi sistem pengelolaan program MBG, termasuk penerapan standar operasional prosedur (SOP) di setiap dapur SPPG.
Dinkes Catat 210 Orang Terdampak
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Surabaya dr Billy Daniel Messakh mengungkapkan total kasus keracunan MBG mencapai 210 orang.
Mayoritas pasien mengalami gejala ringan. Selain itu, tenaga medis juga sudah memperbolehkan sebagian besar pasien pulang setelah kondisi kesehatannya membaik.
Berikut rincian pasien keracunan MBG di Surabaya:
| Fasilitas Kesehatan | Rawat Jalan/Pulang | Rawat Inap | Total Pasien |
|---|---|---|---|
| RS Ibu dan Anak IBI Surabaya | 128 pasien | 7 pasien | 135 pasien |
| Puskesmas Asemrowo | 7 pasien | 1 dirujuk ke RS IBI | 8 pasien |
| Puskesmas Gundih | 4 pasien | – | 4 pasien |
| Puskesmas Tembok Dukuh | 62 pasien | – | 62 pasien |
| Klinik Kimia Farma dr Sri Hawati | 1 pasien | – | 1 pasien |
| RS William Booth | – | 1 pasien | 1 pasien |
| Total | 202 pasien | 8 pasien | 210 pasien |
Selain mencatat jumlah pasien, Dinkes Surabaya juga merinci pasien yang menjalani perawatan di RS IBI Surabaya. Mereka terdiri dari 127 siswa, tujuh guru, dan satu wali murid.
Saat ini, Dinas Kesehatan Surabaya masih menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan MBG untuk memastikan penyebab pasti keracunan massal tersebut.
“Hasil lab memakan waktu 5-7 hari. Hari Senin di perkirakan keluar hasilnya,” kata dr Billy.(r7)
