Surabaya, (DOC) – Pentingnya membangun data tunggal nasional menjadi sorotan utama dalam Forum Kepala Bappeda se-Indonesia (Forum Bhakti), Kamis (8/5/2025). Acara ini di gelar di Balai Pemuda, Surabaya, sebagai bagian dari rangkaian Musyawarah Nasional VII APEKSI.
Forum ini di hadiri oleh berbagai tokoh penting. Di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua APEKSI Eri Cahyadi, serta Deputi Statistik Sosial BPS Ateng Hartono. Hadir pula perwakilan dari Kementerian Sosial, Bappenas, dan 98 Kepala Bappeda dari seluruh kota di Indonesia.
Dalam forum tersebut, para narasumber menekankan bahwa data yang akurat dan terintegrasi merupakan fondasi utama perencanaan pembangunan. Untuk mewujudkannya, di butuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai kementerian.
Wamen Bima Arya menegaskan bahwa untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, di butuhkan lompatan besar. Menurutnya, pemerintah pusat saat ini tengah berani mengambil langkah tersebut, meski masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai.
Salah satu tantangan besar yang di hadapi adalah pembangunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia menilai, keberhasilan DTSEN sangat bergantung pada kerja sama lintas kementerian, seperti Kominfo, PANRB, dan Bappenas.
Perdebatan Soal DTSEN
Bima Arya juga mengakui adanya perdebatan soal DTSEN, khususnya terkait isu sentralisasi kewenangan. Namun, ia menyatakan kesiapannya menjadi jembatan dialog antara berbagai pihak, termasuk dengan APEKSI.
“Pandangan daerah merasa kewenangannya di kurangi, sementara pusat melihat daerah belum siap dari sisi kapasitas dan transparansi. Semua ada benarnya, tinggal di buka ruang dialog,” katanya.
Sementara itu, Ketua APEKSI Eri Cahyadi menyambut positif kebijakan DTSEN. Ia menilai, Bappeda seluruh Indonesia perlu menyamakan langkah agar kebijakan pusat bisa berjalan selaras di tingkat kota.
Menurut Eri, DTSEN akan sangat membantu jika pemerintah kota di beri akses yang jelas dan protokol penggunaan yang pasti. Ia menegaskan bahwa data ini seharusnya bukan sekadar arsip, melainkan alat untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat.
Selama ini, pemerintah kota mengandalkan berbagai data pusat seperti DTKS dari Kemensos, P3KE dari Kemenko PMK, hingga Regsosek dari Bappenas. Eri berharap semuanya bisa di satukan dalam satu sistem agar tidak ada lagi tumpang tindih antar data.
“Kalau sudah satu data, tidak akan ada lagi versi berbeda dari tiap kementerian atau daerah,” tegasnya.
Di akhir forum, Deputi Statistik Sosial BPS Ateng Hartono menyampaikan bahwa BPS telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga, sesuai Instruksi Presiden. Ia menekankan bahwa dukungan dari pemerintah kota sangat penting untuk menyinkronkan data hingga ke level paling kecil.
“APEKSI punya potensi besar untuk menyatukan data perencanaan daerah. Kami akan siapkan regulasinya,” ujar Ateng. (r6)
