Surabaya, (DOC) – Di tengah ambisi besar menekan biaya logistik nasional yang selama ini masih menjadi batu sandungan, pemerintah turun tangan langsung menguji nadi perekonomian di lini depan.
Kementerian PPN/Bappenas melakukan peninjauan lapangan ke Terminal Petikemas Surabaya (TPS) di Pelabuhan Tanjung Perak, Senin (26/10/2026), untuk merumuskan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dan 2028.
Langkah ini menegaskan urgensi menjadikan Tanjung Perak bukan sekadar pelabuhan singgah, melainkan simpul utama yang terintegrasi penuh demi mendongkrak daya saing Indonesia di kancah global.
Direktur Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Bappenas, Heriyadi, menegaskan bahwa peninjauan langsung ini krusial agar dokumen perencanaan pembangunan tidak meleset dari realitas di lapangan.
“Melalui kegiatan peninjauan ini, kami ingin memperoleh gambaran langsung mengenai kebutuhan dan potensi pengembangan pelabuhan sebagai salah satu masukan dalam proses perencanaan pembangunan ke depan,” ujar Heriyadi.
Persoalan klasik tingginya ongkos transportasi masih menjadi PR utama dalam pembengkakan biaya logistik nasional. Solusinya mendesak dan memperkuat simpul peti kemas, memodernisasi fasilitas, serta memadukan angkutan laut dengan jaringan transportasi darat dan pusat distribusi barang.
Menanggapi arah kebijakan tersebut, Sub Regional Head Jawa Pelindo, Purwanto Wahyu Widodo, menyatakan kesiapannya menyelaraskan pengembangan pelabuhan dengan prioritas nasional.
Pria yang akrab disapa Ipung ini menekankan bahwa Tanjung Perak memegang peranan vital sebagai gerbang logistik utama kawasan timur Indonesia.
“Pelabuhan Tanjung Perak memiliki peran strategis sebagai gerbang logistik utama di kawasan timur Indonesia. Kami berharap rencana pengembangan pelabuhan dapat terus diselaraskan dengan prioritas pembangunan pemerintah,” tegas Ipung.
Sejak integrasi Pelindo, transformasi besar telah bergulir. Pelabuhan kini mengandalkan tiga pilar utama: peningkatan kapasitas, penguatan konektivitas multimoda, serta digitalisasi layanan kepelabuhanan yang menyeluruh.
Standarisasi layanan nasional dan integrasi teknologi informasi diklaim mampu memangkas waktu tunggu kapal dan memperlancar arus barang dari hulu hingga hilir.
Di sisi lain, Direktur Operasi TPS, Noor Budiwan, memaparkan bahwa pihaknya terus menggenjot produktivitas terminal melalui modernisasi peralatan serta mempererat konektivitas dengan kawasan industri dan hinterland (wilayah penyangga).
Keterhubungan yang mulus antara pelabuhan dan kawasan industri dinilai menjadi kunci agar distribusi barang tidak mandek begitu keluar dari gerbang terminal.
Bappenas memberikan apresiasi tinggi atas langkah progresif Pelindo Group. Pendekatan terpadu ini dinilai sejalan dengan visi besar pemerintah dalam membangun sistem logistik yang efisien, tangguh, andal, dan kompetitif.
Hasil dari peninjauan strategis ini akan langsung menjadi bahan bakar utama dalam menajamkan RKP 2027 serta menyusun RKP 2028.
Dengan perencanaan yang berbasis lapangan dan terintegrasi, Tanjung Perak diproyeksikan tidak hanya sekadar mencetak lonjakan performa bongkar muat, tetapi juga menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
