Surabaya,(DOC) – Wali Kota Eri Cahyadi, menggelar pelantikan massal pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada 31 Mei 2025. Mayoritas pejabat yang dilantik merupakan tokoh penting yang pernah menjabat di era Wali Kota Tri Rismaharini. Nama-nama seperti M. Fikser, Irvan Widyanto, dan Ana Fajriatin kembali menduduki posisi strategis, termasuk Kepala Dinas Sosial.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar di publik. Apakah pelantikan ini sekadar upaya meningkatkan efisiensi birokrasi? Atau ada pesan politik tersirat? Apalagi, beberapa waktu lalu, Eri Cahyadi mengunggah foto pertemuan dengan Bu Risma yang juga di hadiri beberapa pejabat baru hasil pelantikan.
Pakar Politik dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Dr. Moch. Mubarok Muharam, menjelaskan, bahwa kedekatan personal dan sejarah bersama menjadi faktor utama di balik keputusan ini. “Pak Eri dulu pernah menjabat Kepala Bapeko saat Bu Risma menjabat wali kota. Pejabat yang kembali dilantik sebagian besar adalah rekan lama yang sudah saling kenal dan nyaman bekerja bersama,” ujarnya.
Selain faktor kedekatan, Dr. Mubarok menilai hubungan antara Eri dan Risma tetap erat. Dukungan Bu Risma saat Eri menjabat wali kota masih terasa kuat. Karena itu, penunjukan pejabat lama kemungkinan mendapat persetujuan dari Bu Risma.
Namun, ada dimensi politik yang lebih luas. Menurut Dr. Mubarok, Eri Cahyadi juga mempersiapkan diri menghadapi momentum politik tahun 2029. “Sebagai politisi, Eri menghitung kekuatan sosial dan politik yang bisa memperkuat posisinya. Namun, dia juga harus memastikan birokrasi tetap berjalan efektif,” kata Mubarok yang juga menjabat sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Politik FISIP UNESA.
Meskipun penunjukan ini membawa pesan politik, Dr. Mubarok menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek teknokrasi dan meritokrasi agar pemerintahan berjalan profesional dan berkelanjutan.
Terkait spekulasi bahwa penunjukan ulang pejabat lama merupakan permintaan dari Bu Risma, Dr. Mubarok menganggap kemungkinan tersebut masuk akal. “Mungkin atas dasar kepercayaan dan kenyamanan Pak Eri, atau memang Bu Risma menilai pejabat tersebut layak diberi peran demi kesinambungan birokrasi,” jelasnya.(r7)
