Jakarta (DOC) – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa pemerintah telah memperoleh data tenaga kerja yang memiliki gaji di bawah Rp5 juta per bulan dari BPJS Ketenagakerjaan. Data ini akan digunakan untuk menyalurkan insentif sebesar Rp2,4 juta yang dicicil sebesar Rp600.000 per bulan.
Sri Mulyani melaporkan, pemerintah sudah memperoleh 208.000 nomor rekening pekerja bergaji kurang dari Rp5 juta yang didaftarkan oleh kantor wilayah (kanwil) BPJS Ketenagakerjaan.
“Kita sudah kumpulkan lebih dari 208.000 nomor rekening dan pekerja yang di bawah Rp5 juta,” kata dia, seperti dilansir dari Merdeka, Kamis (13/8).
Menurut Sri Mulyani, pemerintah memang mengacu pada data BPJS Ketenagakerjaan untuk pemberian insentif tersebut. Sebab, proses penyalurannya akan lebih rumit jika pemerintah harus mencari data di luar itu
“Kalau kita tidak punya nama dan alamat ini, atau bahkan nomor account-nya akan sulit bagi pemerintah untuk membantu mereka. Nanti yang akan terjadi pasti akan terjadi banyak sekali kekisruhan,” ucap dia.
Namun demikian, pemerintah kata Sri Mulyani telah menyalurkan berbagai macam program bantuan sosial (bansos) lain untuk masyarakat selama masa pandemi Covid-19 ini. Antara lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, non-PKH sembako, hingga bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa.
“Jadi pemerintah mencoba cover melalui berbagai program yang sudah ekstablish seperti PKH, sembako, plus 9 juta non-PKH non-sembako, plus BLT Desa. Jumlahnya tadi 10 juta, 20 juta plus 9 juta, plus 11 juta di desa itu sudah tercover, dan plus 5,6 juta untuk kartu pra kerja,” terangnya.
“Totalnya sudah meliputi seluruh masyarakat hingga mendekati 60-70 juta kelompok penerimanya. Kalau ditambah 13 juta kita berharap semua sudah ter-cover secara menyeluruh dari berbagai programnya,” ujar Sri Mulyani.(mdk)