Lumajang, (DOC)– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menyatakan siap mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang di gagas Presiden dalam visi dan misinya. Program ini dikelola langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sementara itu, pemerintah daerah di minta untuk menyiapkan anggaran pendukung melalui dana Belanja Tak Terduga (BTT).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan dana BTT sebesar Rp15 miliar untuk berbagai kebutuhan. Termasuk potensi dukungan terhadap MBG. Namun, hingga saat ini. Juknis (petunjuk teknis) pelaksanaan program tersebut dari pemerintah pusat belum di terbitkan.
“Dana BTT yang kita siapkan totalnya Rp15 miliar, tetapi tidak khusus untuk MBG. Dana itu untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan, seperti penanganan bencana, bantuan sosial, dan program-program lain yang mendesak. Kalau memang daerah di minta mendukung MBG. Estimasi kami alokasinya sekitar Rp2-3 miliar,” ujar Agus Triyono di Pendopo Arya Wiraraja, Kamis (23/1/2025).
Agus menegaskan bahwa Pemkab Lumajang masih menunggu arahan lebih lanjut terkait implementasi program MBG di daerah. Pemerintah daerah juga siap mengerahkan tenaga kesehatan untuk supervisi kandungan gizi makanan, jika di perlukan.
“Kami selalu siap mendukung. Jika nanti di perlukan tenaga supervisi untuk kandungan gizi. Atau aspek kesehatan makanan, Dinas Kesehatan bersama ahli gizi pasti akan bergerak,” tambahnya.
Kerjasama MBG
Agus juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan program MBG untuk menawarkan kerja sama atau kegiatan tertentu.
Ia menegaskan bahwa program ini sepenuhnya di kelola oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga masyarakat di minta hanya mempercayai lembaga resmi tersebut.
“Setiap program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan dana bantuan. Pasti ada potensi di manfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Jadi, saya ingatkan, program ini hanya ditangani oleh BGN. Jangan percaya pihak-pihak yang menawarkan kerja sama atau meminta kontribusi tertentu,” tegasnya.
Dengan alokasi BTT yang telah di siapkan, Pemkab Lumajang optimis dapat memberikan dukungan maksimal terhadap program MBG jika di perlukan.
“Semua sudah kita siapkan. Tinggal menunggu juknis dari pemerintah pusat dan kebutuhan dari BGN,” tutup Agus.
Pemkab Lumajang masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebelum program MBG bisa di jalankan di daerah tersebut.
“Sampai saat ini, kami belum bisa menganggarkan secara spesifik karena masih menunggu juknis dari pemerintah pusat. Saat ini, program MBG masih berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional,” imbuh Agus.
Sebagai informasi, hingga saat ini program makan bergizi gratis bagi siswa dan ibu hamil belum mulai di terapkan di Kabupaten Lumajang. Pemkab masih menunggu arahan lebih lanjut agar program ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. (Imam)