Surabaya, (DOC) – Pemerintah Kota Surabaya sedang mempersiapkan formasi baru yang di sebut Kabinet Surabaya Berkah. Nama ini di pilih sebagai padanan lokal dari Kabinet Merah Putih di tingkat nasional. Lebih dari sekadar simbol, istilah ini mencerminkan semangat perubahan birokrasi yang berpihak pada rakyat.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa proses seleksi kepala perangkat daerah di lakukan secara terbuka dan transparan. Setiap kandidat di minta menyampaikan visi dan misinya secara langsung melalui siaran live streaming.
“Saya mencari sosok yang berani, taat aturan, inovatif, dan punya sisi kemanusiaan,” kata Eri, Selasa (15/4/2025).
Namun, ia menilai banyak paparan visi-misi masih terlalu umum. Karena itu, ia menekankan pentingnya indikator yang jelas dan terukur, terutama untuk dinas-dinas strategis.
Sebagai contoh, Eri menyoroti Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dengan volume sampah harian mencapai 1.600 ton, ia menginginkan target penurunan yang konkret. Misalnya, mengurangi beban ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi 1.300 ton per hari.
Hal serupa juga berlaku untuk Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Menurut Eri, penanganan banjir harus punya tolok ukur yang spesifik. Calon kepala dinas diminta menyebutkan secara langsung berapa titik banjir yang akan di kurangi.
Sektor Transportasi dan Perhubungan
Di sektor transportasi dan perhubungan, potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir masih belum di maksimalkan. Eri meminta agar setiap calon menyampaikan gagasan berbasis data, seperti jumlah titik parkir saat ini dan proyeksi penambahan untuk mendongkrak PAD.
Tak hanya itu, Wali Kota juga menyoroti pajak parkir dari restoran. Ia menegaskan bahwa tempat makan wajib menyediakan lahan parkir. Jika tidak, akan di kenai pajak berdasarkan estimasi potensi pendapatan parkir yang di hasilkan.
Untuk memastikan pengawasan berjalan baik, ia mendorong penggunaan teknologi seperti kamera pengawas dan sistem parkir elektronik. Dengan begitu, data dan potensi pendapatan bisa di pantau secara akurat.
Lebih lanjut, Eri menegaskan bahwa seluruh kepala perangkat daerah harus menandatangani kontrak kinerja. Di dalamnya, tercantum konsekuensi apabila target tidak tercapai, yakni pengunduran diri.
Meski demikian, ia memastikan pergantian pejabat tak akan mengganggu program yang berjalan. Komitmen yang telah di sepakati tetap menjadi pegangan, dan wajib di lanjutkan oleh pengganti yang di tunjuk.
Sebagai bentuk keterbukaan, hasil kesepakatan kerja ini juga akan di sampaikan kepada media. Eri berharap masyarakat bisa ikut terlibat dalam mengawasi kinerja para kepala dinas.
“Dengan partisipasi warga, kita bisa mengawasi kinerja mereka bersama-sama,” ujarnya.
Eri menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Kabinet Surabaya Berkah adalah cerminan dari tekad Pemkot membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan transparan. (r6)