Surabaya, (DOC) – Pemkot Surabaya kembali membuktikan keunggulannya dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital di tingkat nasional. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kota Surabaya sukses menyabet Peringkat 1 Kategori Capaian Face Recognition (FR) Perlindungan Sosial (Perlinsos) dalam ajang bergengsi Perlinsos Dukcapil Prima Award 2026.
Penghargaan prestisius tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd., kepada Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Anna Fajriatin, pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil di Jakarta, 3–4 Agustus 2026.
Apresiasi tertinggi ini diberikan atas komitmen dan konsistensi Pemkot Surabaya dalam mempercepat transformasi digital pelayanan publik, khususnya pada integrasi data kependudukan berbasis teknologi untuk efektivitas bantuan sosial.
Tak hanya itu, Surabaya juga mencatatkan dominasi penuh sepanjang gelaran Rakornas. Pada hari pertama, Kota Pahlawan berhasil masuk dalam 10 Besar Nasional Capaian Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dominasi ini makin tak tergoyahkan di hari kedua, di mana Surabaya resmi mengukuhkan posisi puncak dari 43 kabupaten/kota peserta perluasan piloting project Perlinsos.
Bahkan, saat uji coba diperluas hingga 100 kabupaten/kota pada Agustus ini, capaian Surabaya tetap unggul di Peringkat 1 Nasional.
Keberhasilan meraih penghargaan skala nasional ini dipicu oleh efektivitas penerapan teknologi Face Recognition berbasis biometrik dan pendaftaran Perlinsos melalui IKD. Pada periode pertengahan Juni hingga Juli 2026, Surabaya mencatatkan angka pendaftaran tertinggi di Indonesia, yakni sebanyak 1.215.768 pemohon.
Menanggapi raihan penghargaan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa capaian ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan masyarakat yang akurat. Ia memproyeksikan IKD sebagai pintu masuk utama seluruh pelayanan publik.
“IKD harus berkembang menjadi pintu masuk pelayanan publik yang aman, mulai dari pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, perizinan, hingga layanan pemerintah lainnya. Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik,” tegas Wali Kota Eri Cahyadi, Rabu (5/8/2026).
Kepala Disdukcapil Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menambahkan bahwa penghargaan ini merupakan wujud nyata dari sinergi dan kerja keras bersama warga Kota Surabaya. Saat ini, pendaftaran program Perlinsos di Surabaya telah mencakup lebih dari 1,2 juta Kepala Keluarga (KK).
“Saat ini aktivasi IKD berada di angka 38 persen dari total warga wajib rekam KTP. Namun, untuk pemilik smartphone, capaiannya sudah menembus 76 persen. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, kami menargetkan dalam satu bulan ke depan aktivasi IKD bisa mencapai 100 persen bagi seluruh warga pemilik perangkat yang mendukung,” terang Irvan.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa keunggulan sistem Perlinsos ini teletak pada integrasinya dengan 14 kementerian dan lembaga.
“Melalui interoperabilitas data ini, penerima bantuan ditentukan secara otomatis dan objektif berdasarkan data, sehingga menutup celah unsur kekerabatan maupun KKN di tingkat kecamatan dan kelurahan,” ungkap Eddy.
Kedepan, data Perlinsos berbasis NIK ini tidak hanya dipakai untuk PKH dan BPNT, tetapi juga menjadi rujukan tunggal seluruh bantuan sosial daerah maupun pusat, mulai dari BPJS Ketenagakarjaan, bantuan pendidikan, subsidi listrik, hingga program Rutilahu.
