Surabaya, (DOC) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan kembali komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dan program strategis daerah. Hal ini di sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Kamis (22/5), di Gedung DPRD Jatim, Surabaya.
Meski Gubernur Khofifah Indar Parawansa berhalangan hadir, Pemprov tetap menyampaikan tanggapan resmi melalui Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Dalam rapat yang di hadiri 76 anggota dewan, Emil membacakan jawaban atas pandangan umum fraksi terkait dua rancangan peraturan daerah: Pertanggungjawaban APBD 2024 dan RPJMD Jawa Timur 2025–2029.
Salah satu poin yang di sorot adalah dukungan penuh Pemprov terhadap program Kopdes Merah Putih. Poin ini bertujuan memperkuat peran BUMDes dan mengembangkan desa wisata. Program ini di nilai penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Selain itu, Emil menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan dunia industri. Melalui program pemagangan dan pemantauan tenaga kerja berbasis data, Pemprov berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus daya saing tenaga kerja lokal.
Terkait RPJMD 2025–2029, Emil menyatakan bahwa dokumen tersebut sudah mencakup sasaran strategis yang berfokus pada keberlanjutan dan pemerataan pembangunan. Masukan dari fraksi-fraksi, termasuk PPP dan PSI, juga mendapat tanggapan positif, khususnya terkait pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang kini masuk agenda prioritas lima tahun ke depan.
Aspek lingkungan turut menjadi perhatian. Emil menegaskan bahwa Pemprov bersikap hati-hati dalam pemberian izin teknis pertambangan. Hal ini dilakukan demi menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan kebijakan yang bertanggung jawab.
“Semua langkah ini kami ambil untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Jawa Timur,” ujar Emil yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. (r6)
