Penerapan Perda KTR Menuai Pro-Kontra di Internal Pansus

Surabaya,(DOC) – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) kembali dibahas oleh Pansus di Komisi D DPRD Kota Surabaya, untuk direvisi kembali.

Dalam pembahasan revisi Raperda KTR yang pernah diusulkan di tahun 2016 lalu, masih menuai pro-kontra antar anggota Pansus, karena berbagai faktor yang mengancam pada gagalnya rencana penerapan Raperda KTR di wilayah Surabaya.

Hadir dalam rapat Pansus KTR itu, perwakilan dari Dinas Kesehatan dan Satpol PP kota Surabaya.

H Juanedi, Ketua Pansus Raperda KTR, menjelaskan, penerapan Perda Kawasan Terbatas Merokok(KTM) selama ini, dianggap tak berjalan efektif, sehingga perlu di berlakukan Perda KTR. 

Menurut politisi partai Demokrat ini,  masih banyak perokok yang tak mematuhi Perda KTM tersebut dengan merokok diluar area merokok.

Bahkan dari pantauan komisi, ruang rokok yang telah disediakan di kawasan bebas asap rokok dan instansi perkantoran serta fasilitas umum, para perokok tak pernah memanfaatkannya.

“Padahal sudah ada papan pengumuman dilarang merokok. Tapi tetap saja dilanggar,” ucap Junaedi, Rabu(5/12/2018).

Untuk menertibkannya, lanjut Junaedi, tim Pansus berencana menerapkan sanksi denda dan membentuk tim pemantau guna mengawasi para perokok yang melanggar aturan.

“Dendanya tadi diusulkan oleh OPD (organisasi perangkat daerah,red)  sebesar Rp.250 ribu. Tapi itu masih akan dibahas lebih detil, apa latar belakangnya,” imbuh Junaedi.

Soal penyediaan ruang rokok di tempat-tempat umum dan perkantoran, kata Junaedi, hal itu tidak menjadi pokok pembahasan. 

Pansus hanya memfokuskan soal bagaimana teknis penertibannya.

“Ini masih dilakukan pembahasan dengan SKPD terkait, dan untuk saat ini tidak ada pembahasan soal lokasi untuk merokok, ini masih kita dalami,” katanya.

Junaedi menambahkan, saat ini dirinya  masih ingin mendapatkan data soal dampak rokok terhadap kesehatan, naskah akademis soal tujuan perda KTR, dan data hasil Perda KTR yang telah diberlakukan.

Sementara itu, ditempat yang sama, anggota Pansus, Agustin Poliana menyampaikan keberatannya atas revisi Perda KTR. 

“Kalau ingin memberlakukan Perda KTR, harusnya pemerintah (daerah dan pusat) sudah tidak lagi memerlukan dana yang bersumber dari cukai rokok, artinya, perda ini kontra – produktif dengan fakta yang terjadi di lapangan,” beber Ketua Komisi D ini yang akrab di sapa Titin.

Politisi asal Fraksi PDIP ini juga meminta kepada semua pihak terutama pemerintah untuk lebih realistis dalam membuat aturan. Jangan sampai aturan dibuat tetapi akhirnya hanya menjadi macan kertas.

“Sebelum menerapkan soal aturan ini (Perda KTR), seharusnya pihak pembuat dan pelaksana Perda bisa memberikan contoh yang baik, dengan tidak merokok di sembarang tempat,” pungkas Agustin yang tetap bersikukuh menolak pemberlakuan Perda KTR kareba dianggap tak relevan.(robby/r7)