D-ONENEWS.COM

PPKM Diperpanjang, DPRD Surabaya: Boleh Tapi Aturannya Dilonggarkan

Foto: Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya dr. Akmarawita Kadir

Surabaya,(DOC) – Masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Jawa-Bali yang seharusnya berakhir Senin (2/8/2021) akhirnya diperpanjang oleh Pemerintah Pusat sampai 9 Agustus 2021, yang disiarkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Youtube.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr Akmarawita Kadir mengatakan, Bed Ocupancy Rate (BOR) di rumah sakit masih tinggi. Selain itu,  ketersediaan tempat tidur di ruang ICU juga belum turun.

“Meski angka pasien yang terpapar  Covid-19 sudah mulai turun, namun menurut saya PPKM masih diperlukan,” ujar dia, Senin (2/8/2021).

Politisi  Partai Golkar Surabaya mengatakan, jika toh nanti  PPKM dilanjutkan, maka harus disertai kelonggaran bagi aktivitas  perdagangan, khususnya pelaku usaha kecil.

“Masyarakat banyak yang menjerit karena kondisi ini. Meski sudah mendapatkan bantuan sosial tunai  (BST)dan sembako,” jelas dia.

Menurut Akmarawita,  yang patut menjadi perhatian utama adalah disiplin akan protokol kesehatan 5 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan,dan mengurangi mobilitas).

Akmarawita juga menekankan pengawasan terhadap usaha-usaha kecil tersebut. “Kalau warung makan atau warkop misalnya, tetap harus dipantau jumlah pengunjungnya. Jangan sampai menimbulkan kerumunan,” tandas dia.

Akmarawita berpesan kepada masyarakat agar tetap waspada karena pandemi belum berakhir. “Protokol kesehatan 5 M itu kuncinya untuk memutus penularan Covid-19,” pungkas dia.

Sementara itu, Pertiwi Ayu Krishna Ketua Komisi A Dprd Kota Surabaya berpendapat sama dengan adanya PPKM, tingkat penekanan Covid-19 bisa dibilang efektif, tetapi juga harus ada penanganan yang sudah pikirkan secara matang atau pelonggaran aturan.

“Untuk dampak dari PPKM juga jangan dilupakan, seperti dimana ekonomi warga mati atau terhambat,” ujarnya.

Pertiwi juga memaparkan bahwa kesehatan bukan hanya dari obat dan imun tubuh saja, melainkan jika secara pikiran mengalami setres, hal itu juga bisa menimbulkan imun turun yang berakibakan  terkena virus.

“Untuk itu, bantuan yang dari pemerintah pusat juga harus maksimal dan merata, karena saat ini, semisal yang terdapamk 20 ribu warga, tetapi yang mendapat bantuan hanya 500 warga. Itu tidak masuk akal, Jadi benar-benar harus dimatangkan,” ungkapnya (dhi/fadiv/fr)

Loading...

baca juga