Surabaya, (DOC) – Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) akan di gelar di Surabaya pada 6 hingga 10 Mei 2025. Acara ini akan di hadiri oleh 98 kepala daerah dari berbagai kota di Indonesia.
Selain para wali kota, Presiden RI Prabowo Subianto di jadwalkan hadir bersama jajaran menteri. Tak hanya itu, perwakilan pemuda dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Youth City Changers (YCC) juga akan ikut ambil bagian dalam forum ini.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa Munas kali ini akan membahas dua program utama. Keduanya adalah Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Menurut Eri, kegiatan akan di awali dengan forum YCC pada 6–7 Mei. Dalam forum ini, para pemuda akan memberikan masukan bagi pemerintah kota masing-masing.
Setelah itu, para kepala daerah akan berdiskusi mengenai pelaksanaan Sekolah Rakyat dan Kopdes Merah Putih di wilayah mereka. Diskusi ini bertujuan menyamakan langkah sebelum program di jalankan secara nasional.
Namun, Eri mengakui ada tantangan di lapangan. Salah satunya adalah keterbatasan lahan di perkotaan untuk mendirikan Sekolah Rakyat sesuai ketentuan Kementerian Sosial yang mensyaratkan lahan seluas lima hektare.
“Kami di kota-kota tidak punya lahan seluas itu. Tapi kami tetap ingin mendukung kebijakan Pak Presiden. Maka, kami usulkan agar sekolah rakyat bisa di buat terpisah, SD sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri,” jelas Eri.
Selain pendidikan, program ekonomi juga jadi perhatian. Dalam agenda Munas nanti, Eri akan mengangkat keterbatasan lahan pertanian dan peternakan di wilayah perkotaan sebagai hambatan bagi Kopdes Merah Putih.
Kerja Sama Koperasi Desa dan Kelurahan
Sebagai solusi, ia akan mengusulkan kerja sama antara koperasi desa dan koperasi kelurahan. Menurutnya, kota sebagai konsumen bisa bermitra dengan daerah penghasil.
“Contohnya, Surabaya butuh pasokan telur untuk hotel dan rumah makan. Koperasi kelurahan bisa membeli dari Kopdes di Blitar,” terang Eri.
Ia memastikan, dua isu utama ini akan dibahas secara mendalam dalam Munas APEKSI VII. Setelah itu, para kepala daerah akan meminta arahan dari Presiden Prabowo agar implementasinya berjalan optimal di masing-masing daerah. (r6)
