Program Indonesia Pintar Kurang Maksimal Perlu Dievaluasi

Surabaya,(DOC) – Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Junaedi menilai program Indonesia pintar yang dijalankan Kementrian Pendidikan dan  Kebudayaan tak berjalan optimal. Pasalnya, berdasarkan temuan saat reses di kawasan Babat jerawat, dirinya menerima keluhan dari beberapa warga penerima kartu Indonesia pintar yang tak bisa menggunakan fasilitas tersebut selama 6 bulan.
“Ini program baik dari pemerintah pusat, tapi realisasinya tak sesuai fakta,” paparnya. Senin (23/1/2017)
Program Indnesia Pintar yang dijalankan melalui Kartu Indonesia Pintar merupakan kelanjutan bantuan siswa miskin yang mencakup siswa dari jenjang pendidikan SD hingga SMA/SMK dan siswa yang belajar di Pusat Kegiatan Belajar (PKBM), anak jalanan, difabel, dip anti asuhan yang masih usia sekolah dari keluarga ekonomi terendah. Tujuannnya, meninghkatkan akses pelayanan pendidikan, mencegah anak putusa sekolah, dan menarik siswa yang drop out.
Junaedi berharap, realsiasi program Indonesia pintar sesuai dengan rencana yang disusun oleh Kementrian Pendidikand an Kebudayaan, agar masyarakat kecil yang menerima layanan tersebut bisa menikmatinya.
“jangan sampai masyarakat sudah menunggu, tapi realisasinya gak ada,” katanya
Wakil Ketua Komisi D ini mengatakan, bantuan pendidikan yang diberfikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sistemmya transaksional langsung ke penerima melalui kartu Indonesia Pintar yang dibagikan. Namun demikian, Junaedi meminta, pihak kementrian melakukan koordinasi dengan pemerintah kota, agar data penerima valid, dan program tersebut bisa berjalan dengan baik.
“Bisa saja penerimanya tak ada, atau pindah,” tuturnya.(k4/r7)