Surabaya,(DOC) – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat evaluasi untuk meninjau kinerja Dinas Sosial (Dinsos) pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Rapat di pimpin oleh Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, dan di hadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait.
Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, mengungkapkan realisasi anggaran Dinsos pada triwulan pertama 2025 mencapai 14 persen dari total anggaran Rp.105 miliar. Meskipun sebagian besar program bantuan sosial (Bansos) di jadwalkan cair pada triwulan kedua dan ketiga. Komisi D menilai angka tersebut sudah menunjukkan progres yang baik.
“Realisasi 14 persen di triwulan pertama ini sudah menunjukkan perkembangan yang baik. Kami akan terus memastikan bahwa data penerima bansos terintegrasi dengan baik agar tidak ada tumpang tindih,” ujar dr. Akmarawita.
Keluhan dari Lansia
Rapat juga membahas keluhan masyarakat, terutama dari kalangan lansia, yang merasa kehilangan bantuan permakanan. Anggota Komisi D, dr. Zuhrotul Mar’ah, menyampaikan bahwa lansia kini merasa terpinggirkan. Sedangkan anak-anak masih banyak mendapatkan perhatian melalui berbagai program sosial.
“Dulu, hampir semua lansia di RW mendapatkan bantuan permakanan. Namun kini, mereka merasa tidak di perhatikan. Lansia juga membutuhkan kegiatan seperti rekreasi untuk mendukung kesejahteraan mereka,” kata Zuhrotul.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinsos Kota Surabaya, Anna Fajriatin, menjelaskan bahwa perubahan ini di sebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang melarang bantuan ganda. Lansia yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) kini mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp.200 ribu per bulan yang di cairkan setiap tiga bulan melalui kantor pos.
“Bantuan tetap di berikan kepada lansia. Namun, kami tidak dapat memberikan bantuan permakanan karena sudah ada bantuan dari APBN melalui PKH,” jelas Anna.
Sekolah Rakyat: Solusi Pendidikan Masyarakat Miskin
Selain isu Bansos, rapat juga membahas program Sekolah Rakyat yang di gagas Presiden Prabowo Subianto. Mengingat keterbatasan lahan, Kota Surabaya memanfaatkan fasilitas Kampung Anak Negeri di Wonorejo sebagai tempat pendidikan SMP bagi anak-anak dari keluarga miskin.
“Sekolah Rakyat ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak meskipun dengan keterbatasan fasilitas,” ujar dr. Akmarawita.
Rapat evaluasi ini menegaskan bahwa penanganan kesejahteraan sosial di Surabaya harus terus menyesuaikan dengan kebijakan pusat dan kebutuhan masyarakat. Penguatan integrasi data serta sinergi antarinstansi akan memastikan setiap program berjalan tepat sasaran dan merata.(r7)
