Jakarta,(DOC) – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, menyoroti adanya 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga fiktif.
Ia meminta agar persoalan ini tak berdampak terhadap pemenuhan gizi bagi anak-anak. “Angka ini memicu dugaan adanya ‘dapur fiktif’, meski BGN menyebut di lokasi tersebut belum dibangun walau sudah tercatat,” kata Nurhadi, dikutip Jumat (19/9/2025).
Ia mengatakan, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI kemarin, BGN mengungkap ada 5.000 unit dapur MBG yang tidak beroperasi di lapangan. Di mana kasus ini terjadi karena beberapa oknum diduga tahu detail seluk-beluk proses pendirian SPPG di BGN.
“Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” tuturnya.
Nurhadi pun menilai temuan tersebut tidak bisa dipandang sepele. Sebab, program MBG menyerap anggaran jumbo yang nilainya mencapai triliunan rupiah. “Dengan porsi anggaran sebesar itu, transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan,” tegas Nurhadi.
“Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program,” sambungnya.
Informasi saja, program MBG yang masuk prioritas nasional di era Presiden Presiden Prabowo Subianto, menghadapi banyak kendala di lapangan.
Pembangunan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah terindikasi fiktif meski tercatat di sistem, seperti di Desa Nanggerang, Cililin, Kabupaten Bandung Barat.
Beberapa proyek pembangunan SPPG diduga hanya dilakukan untuk memblokir lokasi dan mengamankan data penerima manfaat.
Bahkan, sejumlah yayasan dan perusahaan terindikasi berlomba-lomba membangun dapur MBG demi menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN), namun tidak semua proyek berjalan sesuai rencana. (rd)
