Surabaya,(DOC) – Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi (PPG) Kota Surabaya, Kusmayanti, mengungkapkan 84 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Meski begitu, pengelola tetap menjalankan sebagian dapur.
Kusmayanti menyebut, hingga Rabu (13/5/2026), Surabaya memiliki 133 SPPG. Dari jumlah itu, 49 SPPG sudah mengantongi SLHS.
“Sebanyak 84 SPPG belum memiliki SLHS. Yang sudah operasional ada 108 SPPG, belum operasional 19 SPPG, dan yang berhenti ada 6 SPPG,” ujarnya di DPRD Surabaya.
Boleh Beroperasi, Maksimal 30 Hari
Kusmayanti menegaskan aturan masih memperbolehkan SPPG beroperasi tanpa SLHS, tetapi pemerintah menetapkan batas waktu yang ketat.
“Diperbolehkan, tapi maksimal 30 hari setelah mulai operasional harus segera mendaftar,” katanya.
Ia menjelaskan, pengelola harus melengkapi sejumlah syarat administratif dan teknis dalam proses sertifikasi.
“Yang penting segera mendaftar. Kalau lebih dari 30 hari belum mendaftar, kami langsung menjatuhkan suspensi. Aturan itu sudah kami jalankan sejak Maret,” tegasnya.
Picu Sorotan, SPPG Bubutan Minta Maaf
Kasus SPPG Bubutan Tembok Dukuh memicu perhatian publik setelah ratusan siswa diduga mengalami keracunan dari makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala SPPG Bubutan Tembok Dukuh, Chafi Alida Najla, mengakui dapurnya tidak higienis dan belum memiliki SLHS.
“Belum (memiliki SLHS pada dapur SPPG),” kata Chafi usai hearing.
Chafi juga meminta maaf karena sebelumnya mengklaim sertifikasi sudah lengkap. Ia mengakui salah memahami proses administrasi.
“Saya kira proses pendaftaran sudah selesai, padahal masih tahap verifikasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, timnya sudah mengantongi beberapa sertifikat, seperti izin penjamah makanan dan sertifikat halal. Namun, pihaknya masih menunggu penerbitan SLHS.
Dinas Kesehatan Ungkap Pelanggaran Sanitasi
Dinas Kesehatan Kota Surabaya menemukan sejumlah pelanggaran sanitasi di dapur SPPG Bubutan.
Tim dinas menemukan insect trap tidak berfungsi optimal. Selain itu, petugas penjamah makanan belum menjalankan standar higiene personal secara maksimal.
Kusmayanti membenarkan temuan tersebut.
“Yang disampaikan Dinkes benar, dapur memang belum higienis,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa dokumen yang sebelumnya diklaim lengkap oleh pihak SPPG hanya berupa syarat pendaftaran, bukan sertifikasi final.(r7)
