Surabaya (DOC) – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang mulai berlaku sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021, disikapi serius Pimpinan DPRD Surabaya. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah dengan target penurunan angka penuluaran Covid-19 tersebut, pimpinan dewan sepakat untuk menerapkan sistem bekarja dari rumah (work from home/WHF) semua lintas kerja yang ada di gedung dewan.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti mengatakan, baik anggota DPRD Surabaya serta staf dan karyawan Sekretariat DPRD Surabaya akan bekerja dari rumah mulai Senin (5/7) sampai PPKM Darurat berakhir.
Menurut dia langkah tersebut diambil lantaran kasus penyebaran Covid-19 di Surabaya naik cukup signifikan, sementara ketersediaan bed di rumah sakit serta tenaga kesehatan (nakes) sudah over kapasitas. ”Banyak yang melaporkan, rumah sakit di Surabaya sudah tidak menampung, demikian juga jumlah nakes yang tidak memadai dengan banyaknya pasien, sehingga kasus kematian kian hari kian bertambah,” ujarnya, Senin (5/7/2021).
Dengan kondisi seperti itu, kata dia, DPRD Surabaya sepakat mendukung kebijakan PPKM Darurat dengan menerapkan sistem kerja WFH secara penuh. Tidak lagi hitung-hitungan persentase, namun semua elemen berkerja secara WFH. ”Paling nanti ada petugas keamanan berjaga tiga atau empat orang, harapanya bisa mencegah penularan Covid-19 sehingga PKKM Darurat tidak berlanjut seperti sebelum-sebelumnya yang berjilid-jilid,” ungkapnya.
Bagi masyarakat yang hendak bertamu dan membutuhkan layanan, tutur politisi perempuan PKS ini, bisa dilakukan melalui daring langsung ke anggota dewan. Sebab, kata dia, rapat-rapat nantinya baik rapat komisi, rapat fraksi, dan rapat paripurna akan dilakukan via online.
Selain menerapkan sistem WFH, lanjut dia, DPRD Surabaya juga sepakat meniadakan kunjungan kerja (kunker) dan tidak menerima tamu kunjungan kerja selama PPKM Darurat. ”Ini perlu dipahami bersama, sebab pergerakan manusia sangat rentan mempercepat penularan,”tegas Reni Astuti.
Dia berharap, perkantoran lain juga mematuhi sistem WFH 100 persen sebagaimana diatur dalam instruksi Mendagri dan SE Walikota Surabaya. Terkecuali, kata dia, sektor yang terkait langsung dengan pelayanan publik bisa WFH 25%. ”Semoga berjalannya PPKM darurat secara optimal bisa benar-benar menurunkan lonjakan kasus covid-19 yang makin merajalela hingga RS penuh, beberapa IGD RS tutup, nakes harus kita lindungi agar tidak kewalahan atau berguguran,” tuturnya.
Reni Asuti menambahkan, semua kalangan memiliki peran penting terhadap keberhasilan PPKM darurat ini. ”Dukungan semua lapisan masyarakat sangat penting. Mari bersama kita jaga kota Surabaya yang kita cintai bersama ini,” ungkapnya. (dhi)