D-ONENEWS.COM

Sukseskan Kota Wisata Medis, Komisi C Siap Anggarkan Pusat IPAL B3

foto: (dok) Hearing di ruang Paripurna DPRD Surabaya

Surabaya,(DOC) – Terlepas dari pelayanan medis di 17 rumah sakit yang masih enggan menerima pasien peserta BPJS Kesehatan, DPRD Kota Surabaya mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kembali mematangkan rencana program pusat instalasi pengelolaan limbah (IPAL) B3.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati, dalam rapat Pansus LKPJ Wali Kota Surabaya, Senin(11/04/2022) menyatakan, rencana tersebut harus segera direalisasi karena sepadan dengan program Pemkot yang hendak menjadikan Surabaya sebagai Kota Wisata Medis.
“Ditahun 2020 sudah dianggarkan Rp 100 miliar, namun kami mencoret anggaran tersebut karena dari kementerian KLHK belum memberikan izin,” ucap Aning usai hearing dengan perwakilan dari 17 Rumah Sakit se-Surabaya di ruang sidang Paripurna.

Selain terkendala perizinan, rencana itu juga terganjal dengan masalah dokumen yang belum lengkap. Politisi PKS ini menjelaskan, dokumen tersebut menyangkut, Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan penyediaan lahan IPAL yang belum mendapat izin dari provinsi sekaligus akademisi serta kurangnya sosialisasi ke masyarakat.

“Pada Pansus LKPJ kita sudah meminta DLH untuk menyiapkan dan untuk 2022 ini akan kita taruh anggaran lagi,” paparnya.

Alokasi anggaran untuk program Pusat IPAL B3 akan dilakukan melalui Komisi di DPRD kota Surabaya yang akan di ajukan pada pembahasan Perubahaan Anggaran Keuangan (PAK) pertengahan tahun 2022 mendatang.

“Nanti kita anggarkan diperubahan apa saja yang dibutuhkan secara rinci, detail, baik itu dokumen dan kajian tempatnya,” tandasnya.

Kendala yang akan muncul berikutnya, kata Aning, yakni soal pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selaku operator pengelola IPAL B3.
“Masalah berikutnya yang paling krusial adalah pengelolaan limbah B3 secara mandiri harus berupa BLUD atau lembaga sejenis. Jadi tidak bisa dikelola oleh UPTD atau Dinas. Ini yang kita minta DLH untuk menyiapkan dulu karena harus dikelola secara mandiri,” urainya.

BLUD sangat perlu karena menyangkut beban biaya yang harus ditanggung oleh pihak rumah sakit. Kata Aning, jika IPAL B3 dikelola pemerintah, biayanya akan lebih murah.

“Setelah BLUD terbentuk, harus ada Perwali yang mengatur soal tarif untuk rumah sakit. Termasuk menentukan modal BLUD dan siapa yang menjadi jajaran direksi,” katanya.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Achmad Eka Mardijanto, menyambut baik saran dari Komisi C soal rencana pendirian pusat IPAL B3.

“Saran ini menjadi angin segar dan kami dalam penyiapan segala prasarananya. Namun soal kelanjutan ijin dari KLHK, kami belum tahu. Ini perlu dikoordinasikan kembali,” pungkas Eka.(hd/r7)

 

Loading...

baca juga