Lumajang, (DOC) – Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo di Alun-Alun Kabupaten Lumajang, Selasa (12/4/2022).
Aksi tersebut akan digelar guna menolak kenaikan BBM, kenaikan PPN, Menolak kenaikan Minyak goreng, dan harga bahan pokok lainnya.
Pantauan di lokasi, massa yang berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lumajang ini mulai berkumpul di depan Pendopo Arya Wiraraja sekitar pukul 15.30 WIB dan melakukan orasi.
Mereka kemudian berjalan kaki menuju depan kantor Bupati Lumajang.
Puluhan mahasiswa pun membacakan orasi dan tuntutannya.
Tampak mereka membawa berbagai macam spanduk tulisan sindiran soal kebijakan pemerintah.
Usai orasi, puluhan mahasiswa tersebut pun ingin masuk pintu gerbang kantor Bupati Lumajang.
Namun massa tertahan di depan Kantor Bupati. Aksi pun sempat diwarnai dengan dorong-dorongan mahasiswa dengan aparat kepolisian dan Satpol PP.
Aksi dorong-dorong tersebut berhenti setelah Bupati Lumajang Thoriqul Haq menemui para mahasiswa. Mahasiswa pun akhirnya menyampaikan aspirasi di depan perwakilan rakyat.
Koordinator aksi Taufik Hidayatullah mengatakan mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Menurutnya rakyat saat ini berdampak karena kenaikan sejumlah harga BBM hingga bahan pokok.
Dalam aksi ini ada empat tuntutan pertama mendorong pemerintah daerah untuk terus berkomitmen dengan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Lumajang.
Kemudian kedua menyampaikan secara terbuka protes serupa terkait dengan polemik BBM, PPN, dan kenaikan harga bahan pokok.
“Bersama masyarakat Lumajang mendesak pemerintah agar untuk kembali menstabilkan kembali harga BBM, PPN, dan kenaikan harga bahan pokok,” ujarnya.
Tuntutan terakhir, segera menyelesaikan sengkarut tambang pasir di Lumajang pada kesejahteraan masyarakat lokal.
“Pemerintah harus memastikan dan menjamin bahwa harga harus stabil ini mendekati lebaran,” jelasnya.
Sementara itu, Anwar salah satu peserta aksi dihadapan Bupati Lumajang menyampaikan, soal harga pupuk yang di Lumajang yang sudah langka, bahkan harga Pupuk Subsidi harga diatas Rp 150 ribu.
“Dengan keadaan ini menyebabkan sebagian petani tidak menggunakan pupuk karena harganya tak terjangkau. Sementara harga hasil pertanian terus turun yang membuat petani merugi,” ujarnya.
Dengan harga pupuk melambung tinggi, mahasiswa meyakini ada mafia yang bermain.
Dihadapan aksi Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan, sejumlah tuntutan yang diberikan tak semuanya merupakan wewenang pemerintah daerah.
“Tuntutan mahasiswa kami respon dan disampaikan kepada kementerian dan pemerintah pusat yang mengambil kebijakan,” ujarnya.
Berkaitan dengan pupuk, pupuk itu kebijakan dari menteri pertanian semua pupuk berbasis tani yang distribusi melalui kelompok tani yang semuanya tercatat di E – RDKK.
“Jika ada yang belum masuk ke RDKK, kita bisa membantu, agar petani tetap bisa mendapatkan harga pupuk bersubsidi,” kata Cak Thoriq.
Bupati menyampaikan soal kebijakan harga minyak ditetapkan oleh pemerintah pusat, sedangkan Pemerintah Daerah hanya bisa mengawasi jika ada yang melakukan penimbunan minyak goreng.
“Untuk minyak goreng karena harganya sudah diatur, maka kami di daerah hanya akan memastikan tidak akan ada penimbunan. Kalau ada yang menimbun, saya bersama Kapolres siap untuk menindak,” tegasnya.(imam)