Surabaya, (DOC) – Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus memperkuat transformasi ekonomi inklusif berbasis digital. Komitmen ini di sampaikan langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi dalam ajang virtual assessment BPKAD Award 2025, Rabu (11/6/2025).
Dalam paparannya, Eri menegaskan bahwa Pemkot Surabaya fokus memberi perlindungan terhadap masyarakat, khususnya dari bahaya pinjaman online (pinjol) ilegal dan praktik rentenir. Salah satu solusi yang di jalankan adalah penyaluran kredit lewat Puspita PT BPR Surya Arta Utama.
“Kalau masyarakat butuh pinjaman, gunakan fasilitas Puspita BPR. Aman dan resmi. Kami aktif turun langsung agar warga tak lagi terjerat pinjol,” ujar Eri.
Menurutnya, program ini tidak hanya menawarkan akses pembiayaan yang mudah, tapi juga menjadi sarana edukasi keuangan. Masyarakat di ajak memahami jalur pinjaman yang legal dan membangun kebiasaan finansial yang sehat.
Di sisi lain, Pemkot juga mendorong penggunaan sistem pembayaran digital. Lewat program KatePay, pelajar SD-SMP bisa menggunakan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk bertransaksi di sekolah dan transportasi umum. Tujuannya, menanamkan kesadaran transaksi nontunai sejak dini.
“Kami ingin semua transaksi, mulai gaji hingga pembelanjaan, di lakukan secara digital. Ini bagian dari membiasakan ekosistem tanpa uang tunai,” tambahnya.
Gandeng Pegadaian dan BPJS
Selain fokus pada sistem pembayaran, Surabaya juga menggandeng Pegadaian dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas akses proteksi finansial. Program Tabungan Emas dan Jaminan Ketenagakerjaan mencatat antusiasme tinggi—dengan total tabungan emas mencapai Rp743 juta dan BPJS sebesar Rp8 miliar.
Program edukasi keuangan turut berjalan lewat kegiatan Padat Karya. Warga di bekali pemahaman soal literasi keuangan dan manfaat digitalisasi dalam usaha mereka.
“Setelah masyarakat melek digital dan paham literasi keuangan, barulah kita bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi secara efektif,” jelas Eri.
Bentuk konkret lainnya ialah peluncuran e-Peken, aplikasi belanja daring untuk mendukung UMKM lokal. Masyarakat bisa belanja kebutuhan sehari-hari dengan harga bersaing, sementara pelaku usaha mendapatkan akses pasar yang lebih luas.
Seluruh inisiatif ini, menurut Eri, telah berdampak nyata. Salah satunya penurunan angka kemiskinan di Surabaya menjadi 1,6% pada tahun 2024—sebuah capaian yang tak lepas dari peran BPKAD dalam akselerasi transformasi ekonomi.
Langkah Pemkot mendapat apresiasi langsung dari Ketua OJK Yunita Larasati. Ia menilai integrasi QRIS dan dorongan transaksi nontunai di sekolah serta perkantoran berjalan baik berkat dukungan penuh dari Pemkot.
“Kami aktif bekerja sama dalam edukasi keuangan, agar masyarakat makin cermat dalam mengelola dana dan tidak mudah tergiur pinjaman ilegal,” ujar Yunita. (r6)
