Surabaya,(DOC) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengingatkan seluruh Ketua RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) agar tidak melakukan pungutan liar (pungli) terkait pengurusan administrasi kependudukan (adminduk). Pesan tegas ini di sampaikan langsung saat ia melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Senin (8/9/2025).
Imbauan tersebut muncul setelah terungkapnya praktik pungli yang di lakukan seorang oknum pegawai kelurahan dengan melibatkan salah satu ketua RT setempat. Menanggapi hal ini, Wali Kota Eri menegaskan bahwa tugas RT, RW, maupun perangkat kelurahan adalah membantu warga, bukan justru membebani mereka.
“Saya minta tolong pada semua RT, RW, kalau ada warga yang mengurus Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), jangan sekali-sekali meminta uang,” tegas Wali Kota Eri.
Ia juga mengingatkan, seluruh pihak yang terlibat dalam pemerintahan—baik aparatur Pemkot Surabaya maupun lembaga masyarakat di tingkat kelurahan, di pilih untuk melayani warga. Karena itu, tidak boleh ada “tarikan” apapun kecuali memang berkaitan dengan kebutuhan bersama.
Untuk memastikan pesan ini benar-benar di pahami, Wali Kota Eri menginstruksikan seluruh camat di Surabaya agar segera mengundang RT dan RW di wilayah masing-masing. Dalam forum tersebut, para camat di minta melakukan sosialisasi secara terbuka, bahkan di rekam, agar pesan larangan pungli tersampaikan secara luas.
Kepentingan Kolektif
Lebih lanjut, Wali Kota Eri menegaskan bahwa pungutan hanya di benarkan untuk kepentingan kolektif, misalnya iuran sampah atau perbaikan saluran air, terutama bagi warga yang memiliki rumah namun tidak menempatinya. Namun, pungutan untuk pengurusan KK, KTP, atau dokumen adminduk lainnya tetap di larang keras.
Selain itu, ia juga mengajak masyarakat agar berani melaporkan jika menemukan praktik pungli. Menurutnya, warga tidak perlu takut di kucilkan karena keberanian mengungkap kebenaran justru akan memperkuat semangat kebersamaan di Surabaya.
“Saya minta tolong seluruh warga Kota Surabaya, jangan pernah takut menyampaikan hal seperti ini. Karena ada juga warga yang bilang, ‘Pak, saya takut di kucilkan oleh tetangga.’ Justru kita harus saling bergotong royong untuk menegakkan kebenaran,” tegasnya.
Wali Kota Eri menambahkan bahwa semangat ini sejalan dengan konsep “Kampung Pancasila” yang kini sedang di galakkan Pemkot Surabaya. Konsep tersebut di harapkan menjadi media pembelajaran bagi warga untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman sekaligus memperkuat rasa solidaritas dan gotong royong.
“Saya tegaskan sekali lagi, untuk pengurusan KK, KTP, atau adminduk lainnya, jangan ada yang melakukan pungutan,” pungkasnya. (r6)
