Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai strategis dalam merespons dampak turbulensi geopolitik dan tekanan energi global. Meski demikian, ia menilai kebijakan WFH tidak bisa diterapkan secara seragam di semua sektor.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Badan Koordinasi Daerah HIPMI PT Jawa Timur, Aqilah Rafi, didampingi Koordinator Wilayah HIPMI PT Surabaya Raya, Rubens Pasha Jans.
“Melalui kegiatan buka puasa bersama ini kita bisa saling bersilaturahmi, memperluas jaringan, dan bersama-sama membangun Kota Surabaya menjadi lebih baik,” ujar Benny.
“Sejak 2004 hingga 2025, progres vokasi di Jawa Timur terus bergerak, meski belum sepenuhnya optimal. Tahun 2026 kami fokus pada implementasi nyata strategi daerah melalui tiga kelompok kerja agar link and match benar-benar berjalan,” ujarnya, Selasa (24/2).
“Musda ini menjadi momentum evaluasi dan penegasan bahwa GINSI harus benar-benar berpihak pada kepentingan anggota, khususnya para importir,” ujar Subandi.
“Covid belum benar-benar usai. Dampaknya bisa terasa hingga 25 tahun ke depan, bahkan sampai 2044. Kita masih berada dalam fase pemulihan,” ujarnya, Sabtu (3/1).
“Alhamdulillah UMK Lumajang 2026 sudah di tetapkan sebesar Rp 2,5 juta lebih. Ini lebih tinggi dari hasil kesepakatan Dewan Pengupahan, termasuk usulan dari unsur pengusaha dan serikat buruh,” ujar Subechan saat di konfirmasi, Jumat (26/11/2025).
“Kami sudah menerima SK Gubernur Jawa Timur terkait UMK yang akan mulai berjalan 1 Januari 2026,” ujar Dwi Ken saat dikonfirmasi, Jumat (26/12).
Kunjungan kerja ini menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi dunia usaha terkait kebutuhan pembaruan regulasi Kadin yang di nilai sudah tidak lagi relevan dengan dinamika ekonomi nasional maupun global.
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Darwoto, menjelaskan bahwa besaran alfa harus di sesuaikan dengan kondisi ekonomi di setiap daerah.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
