Melalui kuasa hukumnya, para terdakwa membacakan eksepsi secara bergantian. Mereka menilai jaksa penuntut umum (JPU) tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan, terutama terkait penentuan locus delicti atau lokasi kejadian perkara.
Headlines
Tag: hukumindonesia
Lindungi Hak Perempuan dan Anak, Pemkot Surabaya Tak Berikan Layanan Adminduk bagi Mantan Suami yang Tak Bayar Nafkah
Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan pelayanan publik kependudukan bagi para mantan suami yang belum melunasi kewajiban nafkah anak, nafkah iddah, dan nafkah mut’ah sesuai amar putusan pengadilan.
SETARA Institute: Negara Wajib Jamin Hak Warga Rayakan Lebaran Meski Berbeda Hari
SETARA Institute menilai tindakan menghalangi pelaksanaan ibadah merupakan pelanggaran nyata terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB).
KPPU Jadwalkan Putusan Perkara Pinjol Pekan Ini, Buka Ruang Data Tambahan dari Instansi Terkait
Agenda pembacaan putusan tersebut menandai tahapan akhir dari proses pemeriksaan yang kini telah memasuki fase musyawarah Majelis Komisi.
Wali Kota Eri Cahyadi Minta Kasus Ancaman Oknum Jukir Diproses Secara Hukum
“Ya kalau ancaman pembunuhan ya langsung diproses hukum lah. Kita sudah jalankan itu, kita laporkan. Kok aneh-aneh saja, masalahnya apa, masalah parkir kok sampai ke sana (ancaman pembunuhan),”ujar Wali Kota Eri, Jumat (6/3/2026).
Sinergi Pemkot Surabaya-Kejati Jatim: Teken PKS Optimalisasi Pemulihan Aset
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen serius Pemkot Surabaya dalam mengamankan serta menarik kembali aset-aset milik negara yang saat ini masih dikuasai oleh pihak ketiga secara melawan hukum.
Hakim Desak Ganjar Siswo Pramono Tegas Saat Pledoi: Maju Sendiri atau Ungkap Pihak Lain
“Saudara maju sendiri atau mau mengajak teman yang tahu,” tegas hakim kepada terdakwa di ruang sidang.
Ganjar Siswo Pramono Dituntut 5 Tahun 6 Bulan Penjara dalam Kasus Suap Proyek Infrastruktur Surabaya
“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ganjar Siswo Pramono, S.T., M.T., dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan,” ujar JPU dalam amar tuntutannya. Selain pidana badan, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp500 juta. Denda tersebut wajib dibayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Guru Besar Hukum Kritik Penetapan Tersangka Kasus Sleman
“Kecermatan dan penguasaan hukum pidana merupakan syarat mutlak bagi penyidik dan jaksa penuntut umum, baik di tingkat Polsek, Polres, Kejari, hingga Polda dan Kejati,” ujar Prof. Juanda.
Kapolri Tolak Menteri Kepolisian, Akademisi Dukung
“Dalam perspektif hukum tata negara, istilah alat negara mengandung makna bahwa Polri bersifat permanen, memiliki cakupan tugas yang luas, dan tidak di bentuk berdasarkan kebutuhan politik pemerintahan tertentu,” jelas Prof Juanda.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.