Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai strategis dalam merespons dampak turbulensi geopolitik dan tekanan energi global. Meski demikian, ia menilai kebijakan WFH tidak bisa diterapkan secara seragam di semua sektor.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ibrahim, mengingatkan bahwa risiko konflik tidak selalu terasa secara langsung.
Dedik yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala DLH Surabaya kini dipercaya sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan.
“Kami mendukung WFH karena sejalan dengan kebijakan pusat, tetapi implementasinya harus terukur dan terarah,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.
“Kampung adalah ruang hidup anak yang sesungguhnya. Di sanalah mereka tumbuh, berinteraksi, dan membentuk masa depan. Namun, agar Kampung Pancasila tidak berhenti sebagai semangat, ia membutuhkan orkestrasi yang jelas,” kata Isa, Kamis (26/3/2026).
“Kelurahan dan Kecamatan agar lebih selektif dan teliti untuk menerima permohonan pindah datang dari luar kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Lilik Arijanto dalam poin pertama surat edaran tersebut.
Hal itu ditegaskan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di sela kegiatan halalbihalal bersama ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Balai Kota Surabaya, Rabu (25/3/2026).
“Pasca lebaran, kuatkan tali silaturahmi, tingkatkan wilayahnya, penjagaannya, karena kita harus menjaga Surabaya dari urbanisasi,” ujar Wali Kota Eri dalam kegiatan halalbihalal di Balai Kota Surabaya, Rabu (25/3/2026).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan bahwa meskipun terdapat kebijakan Work From Home (WFH) bagi sebagian aparatur sipil negara (ASN) yang belum kembali ke kantor, standar pelayanan kepada masyarakat tidak boleh menurun.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
