Kegiatan yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal tersebut menjadi langkah konkret dalam membangun budaya integritas serta memastikan setiap proses bisnis berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Penandatanganan ini tidak sekadar seremoni, melainkan penegasan arah organisasi dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang bersih dan berkelanjutan.
Pencabutan izin usaha tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-9/D.03/2026 tertanggal 27 Januari 2026.
“Proses rekonsiliasi dan verifikasi akan di selesaikan paling lama 90 hari kerja,” demikian keterangan resmi LPS.
“Namun memang ada wacana agar pelaksanaan penjaminan polis asuransi di percepat menjadi 2027. Apakah di setujui atau tidak, tentu masih menunggu keputusan,” ujar Nur Budiantoro di Surabaya, Kamis (15/1).
Mengusung tema “Memperkuat Ekosistem Informasi yang Kredibel untuk Stabilitas dan Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”, forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara OJK dan para pemangku kepentingan informasi, khususnya insan media, guna memastikan penyampaian informasi jasa keuangan kepada publik berlangsung akurat, bertanggung jawab, dan berimbang.
Kerja sama ini resmi di tandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antara LPS dan empat asosiasi, yakni AAMAI, AAJI, AAUI, dan AASI. Penandatanganan di lakukan oleh Ferdinan D. Purba, Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Polis, bersama ketua masing-masing asosiasi, Senin (20/10).
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
