Bali,(DOC) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memperkuat persiapan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis (PPP) melalui kolaborasi strategis bersama empat asosiasi industri asuransi nasional.
Kerja sama ini resmi di tandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antara LPS dan empat asosiasi, yakni AAMAI, AAJI, AAUI, dan AASI. Penandatanganan di lakukan oleh Ferdinan D. Purba, Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Polis, bersama ketua masing-masing asosiasi, Senin (20/10).
“LPS hadir sebagai otoritas penjaminan polis sebagaimana di amanatkan UU P2SK. Mandat ini memperluas peran LPS untuk menjamin polis asuransi dan menangani perusahaan asuransi yang izinnya di cabut OJK,” ujar Ferdinan.
Kerja sama ini mencakup penguatan kapasitas industri asuransi melalui edukasi, pelatihan, dukungan tenaga ahli, serta riset bersama. LPS juga menekankan pentingnya sosialisasi PPP ke pelaku industri dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan publik.
Saat ini, LPS tengah merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan PPP, termasuk mekanisme penanganan likuidasi perusahaan asuransi. Program ini di targetkan aktif pada tahun 2028, namun tetap terbuka untuk percepatan bila kondisi industri menuntut.
Ferdinan menegaskan bahwa partisipasi asosiasi sangat krusial dalam merancang kebijakan yang relevan dan kredibel.
“Kami ingin merumuskan kebijakan penjaminan yang efektif, menjawab kebutuhan industri, dan membangun kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
PPP di rancang sebagai pilar perlindungan konsumen di sektor asuransi, sebagaimana penjaminan simpanan di sektor perbankan. Berdasarkan praktik internasional, pendanaan program ini nantinya bersumber dari premi perusahaan asuransi yang menjadi peserta.
LPS berharap, sinergi yang di bangun melalui MoU ini dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi antara regulator dan pelaku industri, sekaligus memastikan transisi menuju PPP berjalan mulus.
“Dalam waktu dekat, kami akan memulai sosialisasi dan bimbingan teknis bersama asosiasi. Ini langkah awal menuju ekosistem penjaminan polis yang kokoh dan kredibel,” tutup Ferdinan. (r6)
