
Surabaya, (DOC) – Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Surabaya menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Negara Grahadi, Rabu (17/6/2026). Massa berkumpul di kawasan pusat kota tersebut sejak pukul 14.00 WIB hingga 16.25 WIB untuk menyuarakan tuntutan evaluasi total terhadap jalannya pemerintahan saat ini.
Aliansi mahasiswa yang memadati lokasi berasal dari sejumlah kampus besar, di antaranya Universitas Airlangga (Unair), Universitas Bhayangkara (Ubhara), Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), Telkom University Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Uinsa), dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).
Berdasarkan pantauan di lokasi, massa aksi yang mengenakan jaket almamater masing-masing kampus membentuk barisan rapat dan lingkaran besar di depan Monumen Gubernur Suryo. Mereka secara bergantian menaiki mobil komando untuk menyampaikan orasi.
Situasi di lapangan sempat memanas sekitar pukul 16.25 WIB saat massa menggelar aksi teatrikal. Mahasiswa mengumpulkan sampah di depan gerbang Gedung Grahadi, lalu meletakkan poster bergambar Presiden RI Prabowo Subianto yang telah ditaburi bunga di atas tumpukan sampah tersebut.
Massa kemudian membakar poster tersebut sebagai simbol mosi tidak percaya dan kekecewaan mendalam terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unair sekaligus koordinator aksi, Rizqi Senja, menegaskan bahwa gerakan ini digalang untuk mendesak pemerintah membatalkan sejumlah program prioritas dan produk hukum yang dinilai cacat prosedur.
“Kami di sini satu suara untuk menuntut dihentikannya makan bergizi gratis, kayak gitu. Dan menuntut dihentikannya program Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Rizqi saat ditemui di sela-sela aksi.
Rizqi menambahkan, aliansi mahasiswa di Surabaya tidak akan tinggal diam dan siap mengonsolidasikan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka diabaikan oleh pihak Istana.
“Selain menuntut dua hal itu, kami juga menuntut untuk dicabutnya Undang-Undang Polri dan juga Undang-Undang TNI,”
Dalam aksi kali ini, aliansi mahasiswa membawa 7 poin tuntutan strategis yang dinilai menjadi persoalan paling krusial di Indonesia saat ini, yaitu:
1. Menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM demi menstabilkan harga bahan pokok dan meringankan beban ekonomi rakyat kecil yang kian terhimpit.
2. Mendesak pemerintah mengambil langkah taktis untuk menyelamatkan nilai tukar Rupiah yang kian merosot, serta menuntut pencopotan menteri atau pejabat inkompeten yang terbukti gagal menjadi pengelola negara.
3. Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memiskinkan para koruptor. Menolak bangkitnya militerisme dan dwifungsi aparat serta menuntut pencabutan UU TNI dan UU Polri karena dinilai berpotensi membungkam kebebasan berdemokrasi.
4. Menolak eksploitasi lingkungan berkedok Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya SWL Surabaya. Negara juga dituntut menghormati dan melindungi hak atas tanah adat masyarakat Papua dari cengkeraman oligarki.
5. Mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memulihkan ekosistem yang rusak akibat eksploitasi yang dinilai menghancurkan komoditas lokal dan mematikan mata pencaharian petani.
6. Menuntut evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta meminta pemerintah membangun sistem mitigasi yang jelas dan memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas korupsi.
7. Mengecam segala bentuk pelanggaran HAM dan segala upaya pembungkaman terhadap masyarakat sipil.

![Aksi Surabaya Mengugat di Depan Gedung Negara Grahadi - [ ] Massa "Surabaya Menggugat" Desak Pembatalan UU Polri dan UU TNI](https://d-onenews.com/wp-content/uploads/2026/06/bf90b4a5-8371-42b6-b072-68cffb732fe1.jpeg)


