Surabaya,(DOC) – Otoritas Jasa Keuangan Jawa Timur terus memperkuat peran strategis media dalam menjaga kredibilitas informasi sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut di tegaskan melalui kegiatan Temu Media dan Pemangku Kepentingan Informasi OJK Provinsi Jawa Timur 2025 yang di gelar di Kantor OJK Jawa Timur, Surabaya.
Mengusung tema “Memperkuat Ekosistem Informasi yang Kredibel untuk Stabilitas dan Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”, forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara OJK dan para pemangku kepentingan informasi, khususnya insan media, guna memastikan penyampaian informasi jasa keuangan kepada publik berlangsung akurat, bertanggung jawab, dan berimbang.
Kepala OJK Jawa Timur, Yunita Linda Sari, menegaskan bahwa kualitas komunikasi publik memiliki pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat sekaligus stabilitas sektor jasa keuangan.
“Melalui temu media ini, kami ingin memperkuat kolaborasi agar informasi sektor jasa keuangan yang sampai ke masyarakat Jawa Timur benar-benar kredibel, akurat, serta mampu menjaga stabilitas dan melindungi konsumen,” ujar Yunita, Rabu (24/12).
Ia mengungkapkan, sepanjang 2025 OJK Jawa Timur telah melibatkan berbagai pihak dalam distribusi informasi dan edukasi keuangan. Namun, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi digital, tantangan komunikasi publik juga semakin kompleks.
Menurut Yunita, distorsi informasi kerap terjadi akibat penyalahgunaan konten, perubahan konteks pemberitaan, hingga maraknya informasi tanpa sumber resmi yang berpotensi menimbulkan kepanikan publik. Oleh karena itu, OJK mendorong penguatan komunikasi dua arah dan menjadikan lembaga resmi sebagai rujukan utama informasi sektor jasa keuangan.
“Komunikasi yang tidak tepat dapat menimbulkan persepsi keliru. Untuk itu, keterlibatan media dan seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yunita juga menyinggung mandat baru OJK pasca terbitnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang memperluas peran OJK, termasuk dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah. Sejalan dengan itu, OJK Jawa Timur membuka ruang masukan dari media dan pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan strategi komunikasi tahun 2026.
Penataan dan Transparansi
Sejumlah narasumber turut memberikan pandangan dalam forum tersebut. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Edi Purwanto, menekankan pentingnya penataan dan keterbukaan informasi publik di era digital dan kecerdasan buatan.
“Di era digital dan AI, seluruh informasi publik yang tidak di kecualikan harus di umumkan secara terbuka. Media, influencer, hingga kecerdasan buatan akan merujuk pada website otoritatif sebagai sumber utama. Pengelolaan keterbukaan informasi melalui PPID sangat penting untuk mencegah munculnya informasi keliru,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPID Jawa Timur, Royin Fauziana, menilai lembaga penyiaran memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai sarana informasi dan edukasi, tetapi juga fungsi sosial, budaya, dan ekonomi.
“Melalui fungsi lembaga penyiaran, kami optimistis upaya pencegahan dan pelindungan konsumen yang di lakukan OJK dapat berjalan lebih maksimal melalui kolaborasi yang berkelanjutan,” katanya.
Dari kalangan pers, perwakilan PWI Jawa Timur, Tarmuji Talmacsi, berharap sinergi antara OJK dan media dapat terus terjaga, tidak hanya dalam peningkatan kualitas jurnalistik, tetapi juga melalui kerja sama yang saling menguatkan.
“Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut, karena keberlangsungan media juga tidak terlepas dari dukungan ekosistem ekonomi,” ujarnya.
Senada, Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Jawa Timur, Eko Setiawan, yang mewakili Kepala Dinas Kominfo Jatim, menegaskan peran media dalam membangun kepercayaan dan optimisme publik di tengah tantangan ekonomi.
“Di tengah berbagai goncangan ekonomi, fungsi utama media adalah membangun kepercayaan dan optimisme publik bahwa kita mampu terus maju,” tegas Eko. (r6)
