“Tapi tahun lalu Presiden juga menyatakan itu masih lama, akhirnya Pak Menteri, saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang dan kami temukan ada 400 ribu data invalid,” kata Dahnil, dikutip Selasa (29/9/2026).
“Pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap tiga orang, yaitu YCQ, IAA, dan FHM terkait dengan perkara tersebut,” ujar Juru Bicara KPK
Yaqut memberikan keterangan selama kurang lebih 5 jam. Yaqut mengatakan, ada banyak pertanyaan yang disodorkan penyelidik terkait pembagian kuota haji.
“Kalau itu salah, ya tentu ada konsekuensi hukum. Itu bukan ranah kita lagi, sudah ranah KPK,” kata Ketua DPP PKB bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Marwan Dasopang
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
