Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa kuota beasiswa yang disediakan tahun ini sekitar 23.000 dengan skema yang berbeda dari tahun sebelumnya. Pemkot Surabaya kini memprioritaskan mahasiswa dari keluarga yang terdaftar dalam kategori Desil 1 hingga Desil 5.
Menurut Wali Kota Eri, laporan bulanan kinerja itu justru akan membuat guru tidak fokus dalam mendidik murid-muridnya. “Karena tugasnya seorang guru itu adalah mengubah anak-anak ini dalam bidang keilmuan, jadi jangan sampai waktunya guru itu habis hanya karena membuat laporan. Nah ini harus diubah, jadi (membuat laporan) jangan lagi nanti pakai manual,” kata Walu Kota Eri.
Kegiatan yang digelar di Ruang Penyuluhan Lantai 8 Kanwil DJP Jawa Timur I ini menjadi bagian dari upaya sistematis Direktorat Jenderal Pajak dalam menanamkan pemahaman perpajakan sejak dini melalui dunia pendidikan.
Di hadapan pelajar, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengaku terkesan dengan antusiasme dan optimisme yang ditunjukkan peserta. “Saya sempat berdialog dengan para siswa, dan mereka terlihat sangat semangat. Bahkan ketika saya tanyakan mengenai soal, mereka menyampaikan bahwa soalnya relatif mudah,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
Kegiatan ini merupakan implementasi dan tindaklanjut dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati melakukan pengecekan proses pembelajaran di sekolah pada Senin (30/3/2026) pagi. Salah satu lembaga pendidikan yang ditinjau adalah SDN Ketintang I Surabaya.
“TKA ini bukan penentu kelulusan, melainkan alat ukur kemampuan akademik siswa secara lebih komprehensif,” ujar Febri, Jumat (27/3/2026).
Rasaya merupakan sistem berbasis peran yang dapat diakses oleh admin sekolah, guru dan wali kelas, serta siswa. Platform ini tersedia dalam bentuk laman web yang dapat diakses melalui komputer maupun aplikasi pada ponsel pintar, sehingga memudahkan pengguna dalam menginput dan memantau data secara fleksibel.
“Jangan sampai ada satu pun mahasiswa putus kuliah hanya karena pergantian Perwali. Urusan keuangan itu tanggung jawab pemerintah, mahasiswa harus tetap bisa KRS!” — William Wirakusuma, Anggota Komisi D DPRD Surabaya.
“Integritas harus menjadi nafas kerja kita. Tidak boleh ada pungli, penyalahgunaan wewenang, atau penyelewengan anggaran di sekolah.”
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
