Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menekankan bahwa fasilitas negara hanya boleh digunakan untuk kepentingan kedinasan. Oleh karena itu, ia menginstruksikan seluruh mobil dinas untuk dikumpulkan dan diparkir di lokasi yang telah ditentukan selambat-lambatnya pada H-1 Idulfitri.
Platform digital ini menjadi inovasi terbaru Pemkot Surabaya untuk mempermudah masyarakat, investor, maupun pelaku usaha dalam mengakses informasi serta menjalin kerja sama pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
Dalam paripurna itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya secara resmi menandatangani keputusan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2020 untuk di tetapkan menjadi peraturan daerah.
Untuk sementara, seluruh aktivitas di kawasan Pasar Simo Mulyo di hentikan hingga terdapat kejelasan hukum dan penyelesaian kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.
OJK tengah menjalankan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024–2028 yang berfokus pada empat pilar.
Surabaya, (DOC) – BPK RI akhirnya membuka temuan terkait aset tetap yang keberadaannya tidak jelas […]
Surabaya, (DOC) – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur […]
Surabaya, (DOC) – Inspektorat Kota Surabaya tengah memproses sejumlah temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) […]
Surabaya,(DOC) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar rapat paripurna pada Senin(21/4/2025), dengan […]
Surabaya, (DOC) – Pemkot Surabaya menerima hibah aset rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
