Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan pelayanan publik kependudukan bagi para mantan suami yang belum melunasi kewajiban nafkah anak, nafkah iddah, dan nafkah mut’ah sesuai amar putusan pengadilan.
“Alhamdulillah, di Polrestabes Surabaya sekarang sudah ada Kasat baru yang khusus menangani perempuan dan anak. Ini menjadi penguatan agar program perlindungan perempuan dan anak di Surabaya bisa berjalan lebih masif,” ujar Eri.
“Perempuan harus berani speak up untuk menolak dan melaporkan kekerasan yang terjadi,” — Rini Indriyani, Ketua TP PKK Surabaya.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa inisiatif ini adalah bentuk keseriusan Pemprov Jatim membangun sistem perlindungan yang holistik dan berpihak pada kelompok rentan.
Surabaya, (DOC) – Pemerintah Kota Surabaya menargetkan seluruh pasangan nikah siri bisa di isbatkan secara […]
Surabaya,(DOC) – Komisi D DPRD Surabaya menggelar rapat dengan KOPRI PMII Cabang Surabaya pada Selasa(6/5/2025). […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
