Surabaya,(DOC) – Mengurai problem banjir, Pemkot Surabaya akan menggunakan skala prioritas dalam penanganannya.
Sejumlah kawasan Surabaya yang selama ini menjadi langganan banjir akan mendapat penanganan terlebih dahulu.
Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi, langkah itu ditempuh, supaya program pembangunan lainnya juga bisa berjalan.
“Kalau mayoritas anggaran ditarik ke (penanganan) banjir, otomatis tak ada untuk pengentasan kemiskinan dan program lainnya,” terangnya
Eri mengatakan, kawasan yang menjadi langganan banjir, salah satu diantaranya adalah di Benowo, Surabaya Barat karena berdekatan dengan Kali Lamong.
Ia menjelaskan, Lima tahun lalu, sebagian besar anggaran penanganan banjir disejumlah wilayah Surabaya termasuk Benowo, terbesar berasal dari bantuan pemerintah pusat.
“Saat ini tak ada bantuan itu, maka kita harus punya skala prioritas,” tandasnya.
Namun, Eri menyebut, bahwa semua masalah banjir penyebabnya bukan terletak pada saluran utamanya. Saat ini banyak laporan banjir yang datang dari masyarakat yang berada di kawasan perumahan. Setelah, pihaknya turun tangan, persoalannya adalah pada lebar saluran.
“Kan dia, punya kewjiban buat saluran, setelah kita lihat salurannya hanya 10- 20 cm,” jelasnya.
Dirinya sepakat dengan usulan kalangan dewan, bahwa untuk menyelesaikan banjir harus ada sinergi antara pemerintah kota dengan masyarakat.
Dicontohkan oleh Eri, saluran yang berada di kawasan perkampungan. Di kawasan tersebut masyarakat yang mempunyai persil mempunyai kewajiban untuk membuat saluran pembuangan.
“Kalau perumahan masih ada tanggung jawabnya kan ada siteplan. Tapi kalau yang punya tanah-tanah, kemudian dibangun bagaimana kemudian mengkoneksikan salurannya,” katanya.
Kondisi seperti demikian, lanjut Eri, salah satunya terjadi di Medokan Ayu. Di wilayah itu, saluran air yang tersedia, tak terkoneksi dengan saluran utama karena berupa tanah kapling, kemudian bangunan fisiknya juga tak rata.
“Ini yang harus kita carikan solusi, bagaimana masyaraat tetap bisa membangun, tapi punya kewajiban membuat saluran yang terkoneksi dengan saluran tersiernya,” harapnya.
Anggaran penangangan banjir di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUPMB). Tak berbeda dengan tahun sebelunya, jumlah anggaran yang dikelola dinas tersebut untuk mengatasi masalah banjir dan program kegiatan lainnya , sekitar Rp. 1,2 T.
Untuk mengatasi masalah banjir, DPUPMB mempunyai petugas yang bertugas melakukan pengerukan dan pembersihan saluran.
Kepala DPUPMB Kota Surabaya Erna Purnawati, menyampaikan, pihaknya memiliki sekitar 1.200 petugas penaganan saluran. Dari jumlah itu, sebanyak 370 orang diantaranya adalah operator alat berat, drive dan operator pompa.
“Para petugas itu tersebar di seluruh kawasan kota. Hari Sabtu dan Minggu biasanya mereka membantu kerja bakti di RT/RW. Untuk penanganan banjir, teman-teman punya prioritas mana yang harus ditangani dulu,” pungkasnya.(robby)
