Jakarta,(DOC) – Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan tidak akan melakukan operasi yustisi terhadap pendatang baru yang masuk ke ibu kota setelah Lebaran 2025. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi bagi mereka yang ingin mencari penghidupan di Jakarta.
“Saya tidak akan melakukan operasi yustisi yang pernah dilakukan oleh Pemprov Jakarta dulu,” kata Pramono Anung, dikutip Senin(7/4/2025).
Pramono menegaskan bahwa Jakarta tetap menjadi kota yang terbuka bagi siapa saja yang ingin mengadu nasib. Ia bahkan mempersilakan para pendatang untuk datang, tinggal, dan menetap, asalkan mereka mengikuti prosedur administrasi yang berlaku.
“Semua pendatang yang ingin tinggal di Jakarta harus ber-KTP dan mau secara administrasi menjadi warga Jakarta,” ujar politikus PDIP itu.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa persaingan kerja di Jakarta tidaklah mudah. Pendatang diharapkan sudah mempersiapkan diri sebelum memutuskan untuk mencari nafkah di ibu kota.
“Kita buka lebar, tetapi persaingan di Jakarta juga tidak mudah. Kalau memang belum siap, ya dipersiapkan terlebih dahulu,” kata Pramono.
Alih-alih menggelar operasi yustisi, Pemprov Jakarta akan melakukan pengecekan administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap pendatang baru terdata dengan baik.
“Pemerintah Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisi, tetapi kami akan melakukan pengecekan kependudukan,” ujar lagi Pramono.
Menurutnya, pengecekan ini penting untuk menjaga ketertiban penduduk di Jakarta, terutama karena daya tarik kota ini masih tinggi bagi mereka yang ingin mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.
“Dia mau pergi kemana. Maka itulah yang akan diterapkan. Lebih manusiawi, lebih terbuka, lebih transparan dan bagi siapapun mau datang ke Jakarta monggo aja, karena kami tahu Jakarta tetap menjadi tempat untuk siapa saja, mempertaruhkan harapannya,” katanya.
Untuk membantu para pendatang dalam menghadapi persaingan kerja, Pemprov Jakarta berencana mengaktifkan kembali balai latihan kerja dan balai rakyat. Fasilitas ini akan digunakan untuk memberikan berbagai pelatihan keterampilan sebelum mereka masuk ke dunia kerja.
“Di Jakarta juga akan ada balai latihan kerja, tempat-tempat melakukan latihan (persiapan kerja),” kata Pramono.
Selain pelatihan keterampilan teknis, ia juga mengusulkan adanya program pelatihan bahasa asing di balai latihan kerja.
“Sebab salah satu persoalan yang dihadapi Jakarta paling utama adalah terkait bahasa,” ujarnya.(rd)
