Surabaya, (DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur strategis. Langkah ini akan di mulai pada awal tahun 2025. Upaya tersebut bertujuan mendukung Surabaya sebagai superhub megapolitan. Pemkot ingin memanfaatkan peluang besar dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Bappedalitbang Surabaya, Irvan Wahyudradjad, menjelaskan bahwa percepatan ini sudah di rumuskan dalam RPJPD 2025-2045. Ia menegaskan pentingnya langkah tersebut untuk mencapai target pembangunan daerah.
“Kami di targetkan mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sesuai arahan Presiden. Selain itu, kami juga memprioritaskan isu stunting, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan layanan kesehatan,” ujar Irvan, Sabtu (18/1/2025).
Pada tahun 2025, APBD Surabaya di proyeksikan mencapai Rp12,3 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp8,7 triliun di alokasikan untuk belanja wajib. Alokasi ini mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka (TPT).
Sementara itu, dana sebesar Rp2-3 triliun akan di gunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Irvan menyatakan, kebutuhan ini mengharuskan pemkot mencari alternatif pendanaan.
“Untuk menunjang superhub dan mendukung pertumbuhan ekonomi, kami membutuhkan sumber pendanaan tambahan. Beberapa opsinya adalah pinjaman daerah dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),” jelasnya.
Sumber Pendanaan Alternatif
Saat ini, Pemkot Surabaya tengah menjajaki pinjaman daerah sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pinjaman tersebut dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, atau lembaga keuangan.
“Kami akan memilih opsi dengan bunga paling rendah dan syarat yang ringan. Harapannya, beberapa proyek strategis bisa segera di mulai pada tahun 2025,” ungkap Irvan.
Proyek-proyek yang menjadi prioritas meliputi pembangunan Jalan Menganti-Wiyung, diversi saluran Gunungsari untuk pengendalian banjir, serta underpass Bundaran Dolog. Selain itu, pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) juga akan di percepat.
“Proyek infrastruktur ini memerlukan anggaran besar untuk pembebasan lahan dan pembangunan fisik. Jika di mulai lebih awal, manfaat ekonominya akan langsung terasa,” tambahnya.
Rencana Jangka Menengah
Langkah percepatan pembangunan juga tercantum dalam rancangan RPJMD Kota Surabaya 2025-2029. Penyusunan dokumen ini akan dilakukan setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota mendatang.
Sebagai langkah awal, Pemkot berencana mengajukan pinjaman senilai Rp5,6 triliun. Irvan menyebutkan, pihaknya sudah berdiskusi dengan lembaga terkait, termasuk Kementerian PPN/Bappenas dan Kemendagri.
“Pemerintah pusat mendukung penuh rencana ini. Bahkan, mereka menilai Surabaya dapat menjadi contoh bagi kota lain dalam pembiayaan pembangunan,” ujarnya.
Irvan memastikan, mekanisme pengembalian pinjaman telah dihitung secara matang. Rasio utang akan tetap berada dalam batas aman.
“Kami memperkirakan bunga pinjaman berada di kisaran 4-6 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar memberi kami kemampuan untuk mengelola utang,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemkot akan meminta persetujuan DPRD Surabaya untuk pembahasan lebih lanjut. Proses ini di perkirakan berlangsung pada pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025.
“Kami akan terus berkoordinasi agar rencana ini bisa segera di realisasikan,” tutup Irvan. (r6)
