D-ONENEWS.COM

Tindaklanjuti Pengaduan KIPP, Sembilan Penyelenggara Pemilu di Surabaya Akan Diperiksa DKPP

Surabaya,(DOC) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 99-PKE-DKPP/X/2020, Kamis (22/10/2020). Digelarnya sidang perkara ini atas pengaduan Novli Bernado Thyssen, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur.

Novli mengadukan sembilan penyelenggara pemilu, yang terdiri dari empat orang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dan lima orang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya.

Empat komisioner KPU Kota Surabaya yang berstatus sebagai teradu adalah Nur Syamsi (Ketua), Naafilah Astri, Subairi, dan Soeprayitno (anggota), masing-masing sebagai Teradu I – IV.

Sedangkan lima komisioner Bawaslu Kota Surabaya yang diadukan yaitu Muhammad Agil Akbar (Ketua), Hadi Margo Sambodo, Yaqub Baliyya Al Arif, Usman, dan Hidayat(anggota), sebagai Teradu V – IX.

Dalam pokok perkara yang diadukan, para komisiner KPU diduga melanggar mekanisme, prosedur, tata cara pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 1 tahun 2020 terhadap dukungan calon perseorangan sehingga mempengaruhi lolos tidaknya bakal calon pasangan perseorangan. Tindakan dan perbuatan Teradu tersebut diduga memiliki kepentingan tertentu terhadap lolos tidaknya bakal calon pasangan perseorangan.

Sedangkan, pokok perkara komisioner Bawaslu, yakni diduga tidak professional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam melakukan pengawasan secara melekat yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan bakal calon pasangan perseorangan pada tahapan verifikasi administrasi sehingga data dukungan bermasalah dari bakal calon pasangan perseorangan sebanyak 8.157 dukungan lolos dalam pengawasan verifikasi administrasi. Hal tersebut memperkuat dugaan Bawaslu Kota Surabaya tidak menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahannya.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Timur.

Rencananya sidang akan digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Jl. Tanggulangin No.3, Keputran, Tegalsari Kota Surabaya, Kamis (22/10/2020) besok, pukul 09.00 WIB.

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Bernad, Rabu (21/10/2020).

Ia menambahkan, sidang ini juga akan ditayangkan langsung melalui akun media sosial milik DKPP. “Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” terangnya.

Selain itu, Bernad juga mengungkapkan bahwa DKPP menyiapkan antisipasi penyebaran Covid-19 dalam sidang DKPP, yaitu memfasilitasi tes rapid bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang ini.

Tes rapid dilakukan satu jam sebelum sidang dimulai. “Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif, kami wajibkan mengikuti sidang secara virtual di luar ruangan sidang,” pungkas Bernad.(r7/dhi)

Loading...

baca juga