D-ONENEWS.COM

Tolak PPDB Sistem Zonasi, Dispendik Jatim Didemo Mahasiswa

Surabaya,(DOC) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK sistem zonasi sudah ditutup sejak Jumat(21/6/2019) lalu, tepat pukul 23.59 WIB. Namun gelombang protes atas penerapan PPDB sistem zonasi masih mengalir.

Kali ini protes disampaikan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Surabaya. Mereka menggelar demo di depan kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim, Jalan Gentengkali, Senin(24/6/2019).

Massa mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) merevisi Pasal 16 Permendikbud 51 Tahun 2018.

Aksi ini juga sempat diwarnai kericuhan antara mahasiswa dan polisi hingga saling pukul dan dorong.

“Dari kajian internal kita bahwa Permendikbud 51/2018 jauh dari asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Rijal Mahdiy, salah satu peserta aksi.

Menurutnya, Permendikbud No 51 akan menimbulkan kelas-kelas baru, yang akan melahirkan zona-zona baru. Ia mengkhawatirkan alih-alih sistem ini hanya bisa dinikmati oleh kaum-kaum elit pendidikan.

Di sisi lain, orang-orang menengah ke bawah tidak bisa menjangkau pendidikan. Siswa tidak bisa bersekolah di sekolah-sekolah favorit yang diinginkan.

Pada aksi ini sendiri sedikit memanas. Sebab, massa mendorong barikade petugas yang sedang berjaga di depan pagar Dispendik Jatim. “Ayo pak temui kami yang disini yang sedang berjuang berpanas-panasan demi rakyat,” ucap demonstran.

Setelah dua jam, Sekretaris Dispendik Jatim, Ramliyanto keluar menemui massa. Di depan para mahasiswa tersebut, Ramliyanto menyampaikan akan membawa aspirasi ini ke Kemendikbud melalui gubernur Jatim.

“Kita apresiasi sedalam-dalamnya atas aspirasi ini,” katanya.

Ramliyanto mengatakan, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa memerintahkan Dispendik Jatim untuk taat dan patuh terhadap pelaksanaan Permendikbud no 51 tahun 2018. Artinya dalam konteks pelaksanaan Permendikbud ini posisi Dispendik provinsi maupun kota hanya pelaksana. “Bukan bukan dalam hal posisi pengambil kebijakan,” tambahnya.

Tetapi ia menyatakan akan menyampaikan akan membawa aspirasi ini ke Kemendikbud melalui gubernur Jatim. Sebab, ia menerangkan pihaknya tidak bisa langsung bersurat ke Kemendikbud.

“Tidak boleh dinas pendidikan berkirim surat langsung kepada menteri. Surat resmi itu akan disampaikan melalui gubernur Jatim,” jelasnya.(hadi/r7)

Loading...

baca juga