Jakarta,(DOC) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, mengumumkan perpanjangan pelaksanaan kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga Selasa, 8 April 2025. Kebijakan ini diambil dalam rangka mendukung kelancaran arus balik pasca-Lebaran yang diprediksi masih padat.
Dikutip dari siaran pers resmi Kementerian PANRB pada Jumat (4/4/2025), keputusan tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2025. Perpanjangan WFA ini merupakan langkah strategis sebagai respons atas masukan dari Kementerian Perhubungan dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
“Untuk mengurai kepadatan arus balik, Kemenpan-RB berdasarkan masukan dari Kementerian Perhubungan dan stakeholder terkait menetapkan penyesuaian Flexible Working Arrangement (FWA) pada tanggal 8 April 2025,” ujar Menteri Rini.
Ia menambahkan bahwa penyesuaian ini tidak hanya bertujuan mengurangi kepadatan lalu lintas, tetapi juga menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat yang melakukan perjalanan kembali ke tempat tinggal masing-masing setelah libur Lebaran. Pemerintah berharap mobilitas masyarakat bisa tetap berlangsung secara tertib dan aman.
“Kita ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan mobilitas masyarakat saat arus balik tetap aman dan nyaman. Penyesuaian pelaksanaan tugas ini dilakukan dengan mempertimbangkan fleksibilitas dan tetap memastikan terjaganya kualitas layanan,” tegasnya.
Menurut Menteri Rini, kebijakan perpanjangan WFA ini menjadi salah satu bentuk adaptasi kerja modern yang tetap menjamin produktivitas ASN dan kualitas layanan publik. Pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik agar pelayanan masyarakat tetap optimal meski dalam kondisi mobilitas tinggi.
Melalui SE tersebut, seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, diminta untuk menyesuaikan pelaksanaan tugas kedinasan ASN. Mereka diminta menggunakan skema WFA sesuai karakteristik dan kebutuhan operasional masing-masing.
Penyesuaian ini harus memperhatikan prinsip akuntabilitas, pengukuran kinerja yang jelas, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap pelayanan publik yang sedang berjalan. Instansi juga diharapkan menyusun mekanisme pengawasan yang efektif selama WFA diterapkan.
Dengan kebijakan ini, diharapkan pemerintah dapat menjaga stabilitas layanan dan menjawab tantangan modernisasi birokrasi yang makin dinamis. Selain itu, keputusan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memprioritaskan keselamatan masyarakat sekaligus mempertahankan kinerja birokrasi yang efisien dan bertanggung jawab.(rd)
