Surabaya,(DOC) – Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tentang larangan pejabat melakukan “flexing” atau pamer kemewahan langsung di tanggapi Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Menurutnya, arahan tersebut bukanlah hal baru bagi jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Sejak awal kepemimpinannya, Eri telah menanamkan budaya hidup sederhana di lingkungan ASN Surabaya. Baik dalam kegiatan dinas maupun urusan pribadi, para pejabat di arahkan untuk menghindari gaya hidup berlebihan.
“Tidak ada lagi pejabat publik di Surabaya yang flexing. Dari dulu kami memang sudah seperti ini. Instruksi pusat agar acara pribadi di gelar sederhana sudah kami terapkan,” tegas Eri, Jumat (5/9/2025).
Komitmen kesederhanaan itu tidak hanya sebatas anjuran. Salah satu buktinya adalah kebijakan penggunaan APBD. Eri memastikan, selama masa jabatannya, tidak ada satu pun perjalanan dinas luar negeri pejabat Surabaya yang di biayai anggaran daerah.
“Sejak saya menjabat wali kota sampai hari ini, insyaallah sampai akhir jabatan saya, tidak pernah ada anggaran untuk perjalanan ke luar negeri,” ungkapnya.
Menurutnya, selama masih ada warga miskin dan kasus stunting di Surabaya, APBD harus di fokuskan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, bukan untuk perjalanan ke luar negeri.
Hanya Hadiri Undangan yang Ditanggung Penuh
Meski begitu, Pemkot Surabaya tetap menerima undangan resmi yang seluruh biayanya di tanggung pihak penyelenggara. Seperti saat Surabaya di undang dalam Bloomberg Mayor Challenge 2025, Wali Kota Eri menugaskan dua pejabat—Kepala DLH Dedik Irianto dan Kepala Bappedalitbang Irvan Wahyudrajad—untuk hadir karena semua biaya di tanggung Bloomberg Philanthropies.
“Kita berhasil mewakili Indonesia sebagai salah satu dari 50 kota terbaik di dunia dalam pengelolaan sampah. Jika nanti lolos ke 25 besar, Surabaya akan diundang lagi ke New York. Itu kebanggaan bagi kita semua,” jelas Eri.
APBD Fokus ke Kemiskinan dan Infrastruktur Kampung
Di bawah kepemimpinan Eri Cahyadi, APBD Surabaya di prioritaskan untuk penanggulangan kemiskinan, pengangguran, serta pembangunan infrastruktur dasar di kampung-kampung.
Strateginya jelas: membangun kesejahteraan dari akar, bukan hanya mengedepankan proyek besar di pusat kota.
“Saya harus bangun kampung dulu. Kalau kampungnya sejahtera, barulah kotanya ikut maju. Tidak sebaliknya,” tegas Eri.
Beberapa program prioritas yang di jalankan Pemkot Surabaya antara lain perbaikan saluran air, pemasangan penerangan jalan umum (PJU), serta konektivitas infrastruktur antar-kampung. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi tidak timpang dan seluruh warga bisa merasakan langsung manfaat APBD.
Eri menegaskan bahwa budaya anti-flexing bukan sekadar mematuhi instruksi pusat, melainkan refleksi dari semangat Pemkot Surabaya dalam menjaga amanah rakyat.
“Kami ingin tunjukkan bahwa pejabat itu harus sederhana. Anggaran rakyat harus kembali ke rakyat, terutama untuk warga miskin dan pembangunan kampung. Dari situlah Surabaya bisa terus bergerak maju,” pungkasnya. (r6)
