Surabaya,(DOC) – Dunia pendidikan selalu mendapat perhatian lebih dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Bahkan Wali Kota yang akrab dipanggil Cak Eri ini, rela menyelesaikan persoalan administrasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk 729 pelajar SMA sederajat se Surabaya.
Perhatian Cak Eri mendapat dukungan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Surabaya, untuk membebaskan ijazah para pelajar SMA sederajat 2020-2021 yang di tahan oleh pihak sekolah.
Tunggakan SPP ratusan pelajar se Surabaya yang harus di tebus total nilainya mencapai Rp 1,7 miliar.
Wali Kota Eri bersama pengurus Baznas Surabaya menyerahkan ijazah kepada para pelajar SMA sederajat setelah menebusnya dari pihak sekolah.
Penyerahan ijazah berlangsung di Gedung Convention Hall, Jalan Arif Rahman Hakim Surabaya, Selasa (14/6/2022).
“Alhamdulillah hari ini anak-anakku semua bisa menerima ijazah yang memang menjadi haknya. Karena bagaimanapun ijazah ini sangat penting untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk bekerja,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.
Menurut Cak Eri, sebenarnya ada lebih dari 729 pelajar SMA sederajat yang ijazahnya masih di tahan pihak sekolah. Namun, dia memastikan, saat ini Baznas masih terus menyelesaikan proses klarifikasi jumlah ijazah pelajar tersebut.
“Masih dalam proses klarifikasi yang di lakukan oleh Baznas,” jelas Cak Eri.
Tak lupa, Cak Eri juga mengucapkan terima kasih kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Sebab, uang yang di gunakan untuk menebus ijazah itu berasal dari zakat yang di bayarkan ASN melalui Baznas.
“Memang zakat adalah kewajiban, dan sekarang bisa di lihat bahwa zakat yang di berikan itu bisa membahagiakan sesama umat. Anak-anak kita yang tidak bisa mendapatkan ijazah, akhirnya hari ini bisa mendapatkan,” tegasnya.
Cak Eri memastikan, bahwa upaya untuk membantu kesulitan pelajar SMA/SMK sederajat di Surabaya akan berlanjut. Ia berharap ke depan tidak ada lagi pihak sekolah SMA sederajat menahan ijazah para pelajar.Â
“Kita terus lakukan dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Semoga tidak ada lagi anak-anak Surabaya yang tidak bisa menebus ijazahnya karena ada hutang,” pungkasnya.(hm/r7)