Surabaya, (DOC) – Pemkot Surabaya menargetkan sekitar 1.100 aset idle (tidak digunakan) untuk segera di lakukan sertifikasi pada tahun 2024. Rencananya, aset idle tersebut akan di gunakan untuk destinasi wisata baru dan program Padat Karya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa banyak aset milik pemkot menganggur, dan bermanfaat bagi kesejahteraan warga. Ia memberikan contoh aset idle yang sedang dalam proses pembangunan, seperti di Jambangan yang di jadikan wisata Kolam Renang dan Bozem.
Selain itu, nambangan yang akan di jadikan Wisata Rakyat, serta lahan di kawasan Sememi dan Made yang juga akan dijadikan Wisata Rakyat.
“Kita akan menata ulang banyak tempat. Karena semua ini adalah aset pemerintah yang selama ini tidak terpakai. Aset-aset yang terbengkalai ini akan kita manfaatkan kembali untuk masyarakat,” kata Wali Kota Eri, Senin (3/6/2024).
Dengan adanya sarana wisata ini, masyarakat di wilayah Surabaya Selatan, Timur, Barat dan Utara tidak perlu jauh-jauh untuk mengunjungi tempat wisata di wilayah lain. Setelah semua sarana wisata terwujud, perputaran roda perekonomian di setiap wilayah tersebut akan semakin baik.
“Jika tempat itu sudah menjadi sarana wisata, UMKM bisa banyak berjualan di sini. Jadi, menggerakkan lagi ekonominya,” ujarnya.
Eri mengungkapkan, dalam waktu dekat pemkot sedang menggarap wisata Kota Lama. Selain itu, ada juga aset milik pemkot lain yang akan di gunakan untuk program Padat Karya, Gedung Serba Guna, dan lapangan bulu tangkis yang terletak di kawasan Klakahrejo, Kecamatan Benowo.
“Insyaallah, semoga di Juni 2024 semuanya sudah selesai. Kemarin kita sudah mengecek di sana juga,” jelasnya.
Target Sertifikasi 2024
Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Surabaya Wiwiek Widayati mengatakan pihaknya menargetkan sekitar 1.100 aset untuk di sertifikasi pada tahun 2024.
Ia menjelaskan bahwa proses sertifikasi aset tersebut sedang dalam tahap awal pengecekan, mulai dari administrasi hingga yuridis.
“Artinya, 1.100 itu masih dalam usaha kita. Proses sertifikasi harus jelas dan jelas. Jadi kita masih dalam tahap awal, kita cek apakah secara administrasi, yuridis, dan dokumennya sudah jelas, baru kita lanjutkan ke proses berikutnya,” tutupnya. (r6)
