Surabaya, (DOC) – Rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2025 di Komisi D DPRD Surabaya, Selasa (14/7/2026), berlangsung cukup tegang. Anggota dewan mencecar manajemen RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) terkait kejanggalan penyusunan target pendapatan hingga ironi kelangkaan obat yang masih dikeluhkan warga.
Sorotan tajam datang dari Anggota Komisi D DPRD Surabaya, dr. Michael Leksodimulyo. Ia mempertanyakan anjloknya akumulasi poin pendapatan yang drastis dari 528 persen pada tahun 2024 menjadi hanya 59 persen pada tahun 2025. Tak hanya itu, Michael juga menilai RSUD BDH sengaja memasang target pendapatan kerja sama terlalu rendah agar mudah dilampaui.
“Di tahun 2025 targetnya hanya sekitar Rp925 juta, tetapi sekarang saja sudah mencapai 115 persen. Kalau tren ini berlanjut, akhir tahun bisa tembus 200 persen. Kenapa targetnya dibuat rendah? Apa yang sebenarnya dikhawatirkan,” cecar dr. Michael.
Selain masalah target keuangan, kebijakan efisiensi yang diklaim pihak rumah sakit juga dipertanyakan secara kritis. Faktanya, Komisi D masih menerima banyak aduan masyarakat mengenai kosongnya stok obat di RSUD BDH, padahal obat tersebut tersedia bebas di apotek umum luar rumah sakit.
Pasien mengeluhkan obat tidak tersedia di RSUD BDH. Sehingga, ia mempertanyakan bagian mana efisiensi belanja obat dan alat kesehatan (alkes) itu sebenarnya diterapkan, alhasil pasien terpaksa membeli obat secara mandiri di apotek terdekat.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Luthfiyah, juga menagih kontribusi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD BDH terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, karena modal awal rumah sakit ini disuntik dari APBD, masyarakat berhak mengetahui pengembalian manfaat secara finansial.
“Memang pelayanan kesehatan bersifat sosial, tetapi rumah sakit juga menjalankan aktivitas bisnis. Saya ingin tahu sejauh mana kontribusinya terhadap APBD,” tegas Luthfiyah.
Merespons rentetan kritik tersebut, Direktur Utama RSUD BDH, dr. Arif Setiawan, berkilah bahwa terjadi lonjakan kunjungan pasien hingga 20 persen yang berdampak pada operasional rumah sakit. Terkait tudingan efisiensi yang mengorbankan obat, Arif membantah hal tersebut.
“Salah satu efisiensi kami adalah konsolidasi pengadaan obat dan bahan habis pakai. Tiga rumah sakit milik Pemkot membeli bersama (kolektif). Karena volumenya besar, harga menjadi jauh lebih murah, tetapi kualitas obat tetap sama,” dalih Arif.
Sebagai informasi, target pendapatan RSUD BDH tahun 2025 tercatat mencapai Rp190 miliar dengan realisasi belanja sebesar Rp167 miliar. Manajemen berencana memanfaatkan sisa anggaran untuk melakukan ekspansi fasilitas baru pada tahun 2027 mendatang.
