Surabaya, (DOC) – Ratusan nelayan memprotes dan membubarkan secara paksa sosialisasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Acara ini di gelar oleh PT Granting Jaya, selaku operator proyek reklamasi Surabaya Waterfrontland. Rencananya, proyek reklamasi ini akan mencakup area seluas 1.084 hektar di pesisir Surabaya.
Sosialisasi AMDAL yang berlangsung di sebuah hotel di Surabaya akhirnya terhenti setelah gelombang protes dari warga. Para nelayan dengan tegas menyatakan penolakan karena proyek tersebut di nilai dapat membawa dampak buruk bagi lingkungan dan mata pencaharian mereka.
Sejak awal, nelayan sudah menolak proyek reklamasi ini. Mereka khawatir pembangunan tersebut akan merusak ekosistem laut serta mengancam keberlangsungan tambak yang menjadi sumber penghasilan utama warga pesisir.
Dalam aksi yang terjadi di lokasi, ratusan warga meneriakkan seruan penolakan. Mereka menganggap proyek ini lebih menguntungkan pengembang di bandingkan masyarakat lokal yang bergantung pada laut.
Ramadhani Jaka Samudra, juru bicara Forum Masyarakat Madani Maritim, menegaskan bahwa nelayan di Surabaya sudah secara jelas menyatakan sikap mereka.
“Jika reklamasi ini tetap dilaksanakan, ratusan hektar tambak akan mati. Ribuan orang yang bergantung pada sektor perikanan akan kehilangan pekerjaannya,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar proyek ini akan berdampak langsung pada wilayah Keputih, di mana sekitar 600 hektar area akan direklamasi.
Proyek Surabaya Waterfrontland merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Tujuannya adalah memperluas kawasan pesisir dan mengembangkan infrastruktur, termasuk kawasan bisnis, perumahan, serta fasilitas publik.
Namun, proyek ini justru menimbulkan banyak penolakan. Selain dampak lingkungan, warga khawatir pembangunan ini akan menggusur mereka dari sumber mata pencaharian utama.
Masyarakat meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali proyek ini. Mereka berharap solusi yang lebih berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat di ambil sebelum reklamasi benar-benar dilaksanakan. (r6)
