Surabaya,(DOC) – DPC Partai Gerindra Surabaya menegaskan pentingnya kepala daerah menjaga harmoni politik dan mendukung agenda pemerintahan pusat. Pesan ini disampaikan bertepatan dengan berlangsungnya retret kepala daerah setelah di lantik serentak oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ketua DPC Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, menilai retret ini sebagai langkah strategis agar kepala daerah memiliki visi yang selaras dengan pemerintah pusat. Menurutnya, tugas utama seorang kepala daerah adalah menjadi pelayan rakyat, tanpa membeda-bedakan latar belakang politik.
“Retret ini adalah upaya agar kepala daerah yang baru dilantik memahami bahwa mereka adalah pejuang rakyat. Mereka harus bekerja untuk kepentingan rakyat, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, atau partai yang mendukung atau tidak mendukung mereka,” ujar Cahyo, Senin (24/2/2025).
Cahyo juga menyoroti tantangan besar yang di hadapi Surabaya, seperti banjir, yang menurutnya tidak bisa di selesaikan secara sepihak oleh pemerintah kota. Perlu koordinasi erat dengan daerah sekitar agar solusi yang di terapkan lebih efektif.
“Persoalan seperti ini tidak bisa di selesaikan oleh Surabaya sendiri. Di perlukan kerja sama dengan daerah penyangga. Inilah yang ingin di bangun oleh Presiden Prabowo, yakni kepala daerah yang memiliki semangat gotong royong dan komunikasi yang baik,” tegasnya.
Kepala Daerah Harus Selaras dengan Arah Kebijakan Nasional
Sementara itu, Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa retret ini bukan sekadar seremoni, melainkan kesempatan bagi kepala daerah untuk mendapatkan pembekalan langsung dari kementerian dan Lemhannas.
“Retret ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi ada materi dari kementerian dan Lemhannas. Sebagai kepala daerah, sudah selayaknya mereka tunduk dan patuh pada perintah presiden sebagai mandataris MPR,” ujar Yona.
Yona juga mengingatkan bahwa Eri Cahyadi dan Armuji di usung oleh 18 partai politik, yang mayoritasnya tergabung dalam koalisi pemerintahan. Oleh karena itu, ia menilai bahwa kebijakan Pemkot Surabaya seharusnya sejalan dengan arah pembangunan nasional.
“Ini bukan soal patuh atau tidak patuh kepada presiden. Tetapi soal kepatutan sebagai kepala daerah yang di usung oleh banyak partai termasuk Gerindra Surabaya, untuk itu mereka harus menjaga harmoni politik dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok,” katanya.
Menurutnya, menjaga kestabilan politik di Surabaya merupakan kunci agar pembangunan berjalan lancar. “Pemerintahan yang solid dan harmonis adalah kunci utama menuju Indonesia maju. Kepala daerah harus bisa bekerja dalam satu arah, bersama pemerintah pusat, agar pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan efektif,” pungkasnya.(r7)
