Jakarta,(DOC) – Dua puluh lima tahun pascareformasi, peran pemerintah Indonesia mengalami transformasi besar. Pemerintah kini tak lagi sekadar mengatur atau melayani, tetapi mulai berperan sebagai mitra masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman.
Transformasi ini dianggap penting oleh Dr. Suyoto, M.Si., mantan Bupati Bojonegoro sekaligus tokoh pendidikan dan politik berhaluan Nasionalis-Islam. Ia menilai bahwa arah baru ini sejalan dengan pendekatan New Public Governance. Dalam konsep ini, negara tidak berjalan sendiri, melainkan melibatkan warga, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam penyelenggaraan layanan publik.
“Kolaborasi menjadi kunci di tengah krisis iklim, kesenjangan sosial, dan tantangan digital. Pemerintah tak bisa bekerja sendiri,” ujar Suyoto.
Saat menjabat Bupati Bojonegoro periode 2008–2018, Suyoto menerapkan pendekatan “Bekerja Bersama Rakyat”. Pemerintah hadir langsung di tengah masyarakat, mendengarkan kebutuhan warga, dan merancang solusi bersama. Hasilnya nyata. Dalam delapan tahun, angka kemiskinan di Bojonegoro turun hampir 50 persen. Kabupaten ini juga diakui sebagai daerah pionir dunia dalam program Open Government Partnership (OGP).
Menurut Suyoto, pemerintah perlu melihat diri sebagai entitas produksi. Negara harus menjaga dan mengembangkan modal manusia, sosial, alam, spiritual, serta infrastruktur secara berkelanjutan. Bukan hanya memberikan bantuan sosial, tetapi menciptakan peluang melalui pendidikan, kewirausahaan, dan perluasan akses pasar.
Transformasi juga terjadi dalam penganggaran. Pemerintah kini mulai mengadopsi prinsip money follows mission, yakni anggaran disesuaikan dengan misi penyelesaian masalah rakyat, bukan sekadar mengikuti struktur birokrasi. Program Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar menjadi contoh nyata.
“Ke depan, peran pemerintah harus menjadi penggerak, pemberdaya, dan pencerah. Bukan sekadar birokrasi, tapi ekosistem solusi,” tegasnya.(r7)
