Surabaya,(DOC) – Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (27/5/2024) di Jakarta Pusat memutuskan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib gratis biaya pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik di sekolah negeri maupun swasta. Melalui Amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, MK menegaskan kewajiban negara menjamin akses pendidikan dasar tanpa diskriminasi penyelenggara.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa Pemkot saat ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pusat. Juknis ini merupakan salah satu kunci untuk mengimplementasikan kebijakan gratis penuh.
“Kita sampaikan bahwa sampai sekarang juknis dari Kemendikdasmen belum turun. Sehingga, belum bisa di putuskan apakah semuanya di kecualikan biaya,” ujarnya, Rabu (2/7/2025).
Hingga kini, menurut Eri, belum ada regulasi teknis yang merinci mekanisme pelaksanaan di lapangan. “Menteri masih mengatakan ada sekolah yang di perbolehkan memungut iuran, jadi kita menunggu agar tidak ada perbedaan penafsiran,” tambahnya.
Surabaya Lebih Dulu
Sebelumnya, Pemkot Surabaya telah lebih dulu menggratiskan biaya sekolah untuk lebih dari 180.000 siswa SD dan SMP negeri. Selain itu, Pemkot juga menyediakan berbagai beasiswa bagi 3.964 siswa penghafal kitab suci TK–SMP. Ada juga 21.000 siswa SMA/SMK/MA dengan total anggaran Rp108 miliar, dan 3.500 mahasiswa perguruan tinggi.
Di samping itu, program seragam gratis menjangkau 12.850 siswa SMP/MTs negeri dan 6.389 siswa SMP/MTs swasta. Berbagai inisiatif peningkatan mutu seperti “Sinau Ngaji Bareng” di 234 Balai RW dan “Surabaya Mengajar” yang melibatkan 1.882 mahasiswa, semakin memperkuat layanan pendidikan kota Pahlawan.
Lebih jauh, Surabaya menunjukkan kepedulian pada pendidikan inklus, dengan empat Rumah Anak Prestasi (RAP), dua TK inklusi, 284 SD inklusi, 63 SMP inklusi, serta Asrama Bibit Unggul bagi anak berprestasi dari keluarga miskin. Dengan demikian, komitmen peningkatan kualitas SDM tercermin pula dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya 84,69% pada 2024—tertinggi di Jawa Timur—yang di dukung oleh alokasi anggaran pendidikan lebih dari 20% atau Rp2,5 triliun. (r6)
