Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat implementasi nilai-nilai kebangsaan lewat program Kampung Pancasila. Program ini di awali dengan Training of Trainer (ToT) yang di gelar secara hybrid (luring dan daring) di Graha Sawunggaling, di ikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah (PD), camat, dan lurah se-Kota Surabaya.
ToT di buka langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Kepala BPBD sekaligus Ketua Satgas Pancasila, Irvan Widyanto. Dalam sambutannya, Cak Eri menyatakan bahwa Kampung Pancasila akan mulai di gerakkan secara serentak di 1.360 kampung pada Senin, 11 Agustus 2025.
“Program ini mengedepankan gotong royong, kepedulian, dan aksi nyata terhadap sesama. Setiap RW akan punya penanggung jawab dari berbagai dinas,” ujar Cak Eri.
Dalam ToT tersebut, peserta di bekali materi dari dua narasumber di bidang media sosial dan public speaking. Nantinya, mereka akan menularkan ilmunya kepada ASN pendamping di tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Lewat Kampung Pancasila, kita ajarkan cinta tanah air, bantu warga miskin, atasi stunting, dan saling tolong-menolong. Ini bukan teori, tapi gerakan nyata,” tegas Cak Eri.
Kampung Pancasila Lanjutan dari Kampung Madani
Program ini merupakan kelanjutan dari Kampung Madani dan di tetapkan secara resmi melalui Keputusan Wali Kota Surabaya No. 100.3.3.3/142/436.1.2/2025. Tujuannya adalah menciptakan kampung-kampung yang kuat, mandiri, dan berdaya saing, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dari RT/RW, Kader Surabaya Hebat (KSH), LPMK, Bunda PAUD, hingga komunitas dan perguruan tinggi.
“Gerakan ini menyentuh banyak aspek, yakni lingkungan, ekonomi, sosial budaya, dan kemasyarakatan. Kalau semua sektor bergerak dan mencapai target, itu menjadi tolok ukur keberhasilan Kampung Pancasila,” jelas Eri.
Struktur Satgas dan Mekanisme Penilaian
Ketua Satgas Kampung Pancasila, Irvan Widyanto, menjelaskan bahwa Satgas Kota terdiri dari Kepala PD, camat, dan lurah. Setelah ToT, mereka akan membekali ASN pendamping di tingkat bawah.
Setiap RW akan memiliki Ketua Satgas yang memimpin empat pokja (kelompok kerja):
- Pokja Lingkungan → Koordinator: Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
- Pokja Kemasyarakatan → Koordinator: Satpol PP
- Pokja Sosial Budaya → Koordinator: Dinas Kesehatan (Dinkes)
- Pokja Ekonomi → Koordinator: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Dinkopdag)
Penilaian awal akan di lakukan oleh Ketua Satgas RW dengan indikator spesifik. Misalnya, apakah sudah ada pemilahan sampah, siskamling, atau jam malam anak-anak di kampung tersebut.
Setelah penilaian, ASN pendamping akan memberikan evaluasi dan solusi, baik lewat program yang tersedia maupun pendekatan sosial masyarakat.
“Sampai hari ini sudah ada 1.360 kampung yang siap di gerakkan. Jika ada kekurangan, kita bantu dengan program dan pendekatan yang sesuai,” kata Irvan. (r6)
