Surabaya,(DOC) – Suasana kembali tenang di kawasan Embong Malang setelah bentrokan dua kelompok massa pecah pada Minggu dini hari (24/8/2025). Insiden tersebut di picu sengketa tanah di Jalan Embong Malang No. 80 dan melibatkan dua kelompok dari latar belakang berbeda. Massa terlibat kejar-kejaran, membawa senjata tajam, dan sempat melumpuhkan akses jalan utama Surabaya selama beberapa jam.
Merespons situasi itu, Pemerintah Kota Surabaya bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) menggelar konferensi pers pada Senin (25/8/2025) di Gedung Kominfo. Dalam kesempatan itu, FPK menyampaikan pernyataan sikap bertajuk “Surabaya Rumah Kita Bersama” sebagai upaya memperkuat perdamaian dan menjaga keberagaman warga kota.
“Surabaya Adalah Rumah Kita”
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya, Tundjung Iswandaru, menekankan bahwa kerukunan antarwarga adalah fondasi penting bagi kemajuan kota. Menurutnya, keamanan dan kenyamanan Surabaya akan menciptakan iklim sosial yang kondusif dan mendorong pertumbuhan investasi.
“Yang menjaga kerukunan antar suku di Surabaya adalah kita semua, karena Surabaya ini rumah kita. Kalau warganya betah, investasi bagus, kota ini juga akan tumbuh semakin besar,” ujar Tundjung.
Tundjung menambahkan, Pemkot telah rutin berkomunikasi dengan FPK untuk memantau isu-isu yang berkembang di masyarakat. Diskusi di lakukan setiap bulan, mencakup masalah sosial, ekonomi, hingga lapangan pekerjaan yang di rasakan oleh berbagai komunitas suku.
“Gesekan kecil itu biasa dalam masyarakat, tapi harus cepat di antisipasi agar tidak menjadi besar,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi kinerja para kepala suku yang tergabung dalam FPK. Menurutnya, hubungan antar kepala suku menjadi saluran efektif untuk meredam konflik.
“Kadang masyarakat lebih mendengar kepala sukunya. Maka peran FPK sangat penting sebagai jembatan komunikasi,” kata Tundjung.
Saat ini, tercatat ada lebih dari 27 suku besar yang tergabung dalam FPK Surabaya. Beberapa di antaranya memiliki ribuan anggota, seperti suku Manggarai yang berjumlah lebih dari 4.500 orang.
Dari Konflik Menuju Perdamaian
Ketua FPK Surabaya, Hoslih Abdullah, menegaskan bahwa FPK tidak menangani persoalan hukum yang muncul akibat bentrokan. Namun, mereka aktif membantu menjaga komunikasi lintas komunitas agar situasi tidak semakin memburuk.
“Karena melibatkan nama suku, kami langsung hubungi tokoh-tokoh suku terkait. Alhamdulillah bisa di lakukan perdamaian di Polrestabes Surabaya,” ujar Hoslih.
Ia juga menegaskan bahwa deklarasi “Surabaya Rumah Kita Bersama” bukan reaksi instan terhadap insiden kemarin. Program tersebut telah di rencanakan sebelumnya dan di jalankan tepat waktu meski situasi sempat memanas.
“Deklarasi ini sudah kami rancang sejak lama. Tapi dengan adanya kejadian ini, maknanya menjadi semakin relevan,” katanya.
Ajakan untuk Bersatu
Dalam pernyataan sikapnya, FPK mengajak seluruh warga Surabaya untuk memperkuat solidaritas dan saling menjaga. Lima poin utama yang di sampaikan antara lain:
- Menjadikan Surabaya sebagai rumah bersama yang inklusif.
- Menghindari diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan berbasis identitas.
- Memperkuat dialog dan gotong royong antarwarga.
- Mengajak tokoh agama, pemuda, dan pemerintah aktif menjaga toleransi.
- Menjaga kota tetap aman, nyaman, dan ramah bagi semua.
Hoslih berharap semua pihak, dari warga hingga aparat, terus bekerja sama agar insiden seperti kemarin tidak terulang.
“Kalau Surabaya aman, itu karena semua warganya saling jaga. Jangan sampai ego kelompok merusak kedamaian yang sudah kita bangun,” ujarnya. (r6)
